Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendorong penyusunan Peta Jalan Pengasuhan Anak 2027–2036 untuk memperkuat dukungan bagi keluarga dan anak secara terintegrasi. Usulan itu disampaikan dalam International Symposium on Early Childhood Education and Development (ECED) di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Peta jalan tersebut dirancang mencakup pengasuhan anak sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun dengan mengutamakan hak dan kepentingan terbaik anak. Arifah menilai penguatan dari keluarga perlu dilakukan sebelum muncul krisis, melalui peningkatan kapasitas orang tua dan pengasuh serta layanan pengasuhan yang berkualitas.
Dalam simposium tersebut, Arifah mengatakan keluarga memiliki peran mendasar dalam mendidik, melindungi, dan mendampingi tumbuh kembang anak. Karena itu, menurut dia, penanganan persoalan anak perlu bergeser dari pendekatan kuratif dan rehabilitatif menuju upaya promotif dan preventif.
“Yang paling penting menurut kami saat ini adalah penguatan keluarga. Keluarga punya fondasi yang sangat utama untuk mendidik dan mengajarkan anak-anak kita. Oleh karena itu, kita harus memastikan keluarga mendapat dukungan sebelum menghadapi krisis atau menghadapi masalah,” ujar Arifah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia menyebut penguatan pengasuhan anak sejak dini juga penting untuk mengoptimalkan bonus demografi Indonesia, yang diproyeksikan berlangsung hingga 2041 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Untuk memanfaatkan peluang ini, diperlukan peningkatan produktivitas melalui upaya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan pengasuhan anak usia dini. Ini menjadi kunci untuk mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045,” katanya.
Arifah menjelaskan, anak yang memperoleh stimulasi tepat sejak dini dalam aspek kognitif, bahasa, motorik, dan sosial memiliki peluang lebih besar untuk meraih pendidikan yang lebih baik. Investasi bagi anak usia dini, katanya, tidak cukup hanya melalui pendidikan, gizi, dan kesehatan, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas pengasuhan.
Pengasuhan Anak Perlu Diperkuat dari Keluarga
Indonesia telah memiliki sejumlah landasan kebijakan untuk mendukung tumbuh kembang anak, lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan keempat Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI) juga mengatur dukungan perkembangan anak melalui lima komponen yang saling berkaitan. Komponen itu meliputi kesehatan, gizi, keamanan dan keselamatan, pengasuhan responsif, serta kesempatan belajar sejak dini.
Pemerintah turut memiliki program pengasuhan, di antaranya Bina Keluarga Balita (BKB), Taman Asuh Sayang Anak (TASA), Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), dan Taman Asuh Ramah Anak.
Namun, pelaksanaan pengasuhan masih menghadapi sejumlah tantangan. Arifah menyebut keterbatasan kapasitas orang tua dan pengasuh, kondisi orang tua yang bekerja, persoalan kuasa asuh pascaperceraian, kekerasan di lingkungan pengasuhan, risiko di ruang digital, serta koordinasi lintas sektor yang belum kuat.
“Kita tidak ingin hanya menjadi pemadam kebakaran. Setiap kasus yang datang kita tangani. Maka, kita harus menyelesaikan dari tingkat hulu, yaitu keluarga. Keluarga yang harus kita perkuat,” tegasnya.
Arifah mencontohkan pengalaman saat kunjungan kerja, ketika menemukan seorang anak berusia 10 tahun melakukan perundungan terhadap balita berusia tiga tahun. Setelah ditelusuri, anak itu diasuh oleh ibu tunggal yang harus bekerja sehingga memiliki keterbatasan waktu untuk mendampinginya.
Anak tersebut lebih banyak menghabiskan waktu di jalanan dan menggunakan uang yang diperolehnya untuk menyewa telepon genggam agar dapat mengakses berbagai konten. Menurut Arifah, pengalaman itu menunjukkan bahwa regulasi saja belum cukup tanpa pelaksanaan dan kolaborasi berbagai pihak.
“Regulasi, aturan, undang-undang sudah banyak di Indonesia. Yang paling penting adalah implementasinya. Pemerintah tidak bisa sendiri, harus kolaborasi dan bersinergi bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan ini bersama-sama,” ujarnya.
Peta Jalan Pengasuhan Anak Disiapkan untuk 2027–2036
Kementerian PPPA bersama berbagai pemangku kepentingan mendorong penyusunan Peta Jalan Pengasuhan Anak 2027–2036. Dokumen tersebut diharapkan menjadi arah kebijakan pengasuhan anak Indonesia yang terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan.
Penguatan dalam peta jalan itu akan mengikuti siklus kehidupan anak, dari dalam kandungan hingga berusia 18 tahun, dengan mengutamakan hak dan kepentingan terbaik anak. Arifah berharap simposium ECED dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor.
Forum tersebut juga diharapkan menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata, sesuai konteks sosial dan budaya serta kebutuhan keluarga dan anak.
Arifah menambahkan, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi bagi anak. Kualitas pengasuhan, perlindungan, dan pendampingan tumbuh kembang juga diperlukan agar anak menjadi generasi yang sehat, berkarakter, mandiri, tangguh, dan berdaya.
“Pengasuhan yang berkualitas bukan lagi hanya pilihan. Ini adalah kebutuhan mendasar dan hak setiap anak Indonesia,” tegas Arifah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.














