Headline.co.id ~ Headline.co.id, Bandung (Kemenag) — Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pesantren menjajaki sinergi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk memetakan potensi pesantren dan mengembangkan program studi kepesantrenan. Pembahasan dilakukan dalam Koordinasi Program dan Regulasi Direktorat Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Kamis (19/11/2026). Forum itu digelar untuk menyamakan perspektif tentang pengembangan keilmuan pesantren di pendidikan tinggi, melalui pertemuan yang melibatkan pejabat Kementerian Agama, pimpinan kampus, guru besar, dan pemangku kepentingan pesantren.
Koordinasi tersebut mengusung tema “Sinergi Kajian Pesantren PTKIN untuk Pemetaan Potensi Pesantren dan Penjajakan Pengembangan Program Studi Kepesantrenan”. Agenda yang dibahas mencakup kebutuhan regulasi, penguatan kajian akademik, serta rintisan program studi yang secara khusus mendalami kepesantrenan.
Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said mengatakan, dukungan regulasi diperlukan agar perguruan tinggi memiliki ruang dan kepastian untuk mengembangkan program studi baru. Pilihan yang dijajaki lain Manajemen Pesantren dan Studi Kepesantrenan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Program Studi Kepesantrenan Perlu Ditopang Pusat Kajian
Basnang menilai pengembangan program studi perlu berjalan beriringan dengan pembentukan pusat kajian pesantren atau Center for Pesantren Studies di lingkungan PTKIN. Pusat kajian tersebut diharapkan menjadi tempat pengembangan riset, dokumentasi khazanah intelektual pesantren, penguatan jejaring akademik, serta pengkajian isu-isu strategis terkait pesantren.
“Pengembangan program studi tersebut perlu diiringi dengan penguatan ekosistem akademik melalui pembentukan pusat kajian pesantren (Center for Pesantren Studies) di lingkungan PTKIN. Pusat kajian ini diharapkan menjadi wadah pengembangan riset, dokumentasi khazanah intelektual pesantren, penguatan jejaring akademik, serta pengkajian berbagai isu strategis terkait pesantren,” ujar Basnang.
Ia menjelaskan, program studi dan pusat kajian memiliki fungsi yang saling melengkapi. Program studi menjadi ruang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepesantrenan. Sementara itu, pusat kajian diharapkan memperkuat tradisi penelitian dan produksi pengetahuan mengenai pesantren.
Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Rosihon Anwar menyebut pesantren dan perguruan tinggi memiliki kekuatan keilmuan yang dapat saling melengkapi. Pesantren mempunyai tradisi dan basis pengetahuan agama, sedangkan PTKIN memiliki metodologi dan pendekatan akademik untuk memperkaya kajian pesantren.
“Pesantren memiliki basic pengetahuan agama yang bagus, sedangkan kampus PTKIN mempunyai metodologi keilmuan yang bagus sehingga menjadi sinergi yang bagus,” kata Rosihon.
Menurut dia, kerja sama tersebut dapat membantu mengembangkan khazanah keilmuan pesantren melalui pendekatan akademik yang lebih sistematis dan multidisipliner, tanpa melepaskannya dari tradisi pendidikan pesantren.
Naskah Akademik Jadi Landasan Pengembangan
Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal Mastuki mengatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah mengakui sejarah panjang dan kontribusi pesantren dalam kehidupan bangsa. Regulasi itu menempatkan pendidikan pesantren sebagai jalur pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasional sekaligus mewajibkan setiap satuan pendidikan memelihara dan mengembangkan kekhasannya.
Mastuki menilai pengakuan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan fasilitasi pengembangan keilmuan pesantren. Salah satu langkah yang dijajaki ialah membangun sinergi dengan PTKIN untuk membuka program studi yang secara khusus mengembangkan kajian kepesantrenan.
“Tugas Kementerian Agama adalah memberikan fasilitasi pengembangan keilmuan pesantren dengan bersinergi bersama PTKIN untuk membuka program studi baru kepesantrenan,” tegas Mastuki.
Ia menyebut penyusunan naskah akademik yang merumuskan body of knowledge atau bangunan keilmuan kepesantrenan sebagai salah satu fondasi penting. Dokumen tersebut diperlukan agar program studi memiliki dasar keilmuan yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
“Untuk mencapai itu, kita membutuhkan naskah akademik body of knowledge kepesantrenan. Ini penting agar pengembangan program studi memiliki dasar keilmuan yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik,” jelasnya.
Mastuki juga menekankan batas kewenangan dalam proses pengembangan program studi. Pembukaan program studi, jurusan, dan fakultas merupakan ranah perguruan tinggi dan kalangan akademisi. Adapun kementerian bertugas memfasilitasi serta memastikan pengembangannya selaras dengan kebutuhan dan kepentingan pemangku kepentingan pesantren.
“Pengembangan program studi harus dibangun melalui sinergi berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, pengasuh pesantren, para pakar, dan pemangku kebijakan,” tandas Mastuki.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
















