Headline.co.id ~ Komisi Yudisial (KY) memperkuat pemantauan persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat melalui program Rintisan Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU). Upaya ini disampaikan Wakil Ketua KY Desmihardi di hadapan para hakim PN Jakarta Pusat pada Kamis (19/11/2026). Program tersebut ditujukan untuk mencegah pelanggaran etik dan intervensi terhadap hakim dengan menata pemantauan agar lebih sistematis serta menghasilkan catatan faktual. KY dan PN Jakarta Pusat akan mengatur koordinasi, akses, dan fasilitas bagi petugas pemantau tanpa mencampuri pemeriksaan perkara maupun putusan hakim.
PERANTAU menata pemantauan persidangan
Desmihardi mengatakan pemantauan KY bertujuan menjaga hakim dari intervensi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara maupun pihak lain. Menurut dia, pengawasan selama proses persidangan berlangsung dapat membantu menjaga independensi hakim.
“Pada prinsipnya, pemantauan yang dilakukan oleh KY itu adalah menjaga Bapak dan Ibu Hakim dari intervensi-intervensi para pihak maupun pihak lain terhadap berjalannya proses persidangan,” ujar Desmihardi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selama ini, KY menerima permohonan pemantauan dari para pihak maupun pengadilan, terutama untuk perkara yang menarik perhatian publik. Melalui PERANTAU, praktik tersebut akan diperkuat dengan mekanisme yang lebih terstruktur, termasuk komunikasi petugas pemantau dan pihak pengadilan.
Catatan dari pemantauan langsung juga dapat digunakan sebagai bahan pembanding saat KY menerima laporan masyarakat mengenai proses persidangan. Dengan adanya catatan tersebut, penilaian atas dugaan pelanggaran perilaku hakim dapat mempertimbangkan fakta yang diamati petugas, selain keterangan pelapor.
Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Abhan, menjelaskan PERANTAU bukan sepenuhnya praktik baru. Program ini menjadi kerangka kelembagaan untuk menata pelaksanaan pemantauan, lain melalui kesiapan informasi, akses persidangan, koordinasi, dan penyediaan fasilitas pendukung.
KY tekankan pencegahan pelanggaran etik hakim
Abhan mengatakan pengawasan KY mengutamakan pencegahan agar potensi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dapat diminimalkan sejak awal. Ia menegaskan, pemantauan tidak hanya diarahkan untuk menindak dugaan pelanggaran setelah terjadi.
“Orientasi pengawasan kami adalah pada pencegahan, bukan penindakan. Sebisa mungkin kita melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran kode etik, perilaku, dan performa hakim,” kata Abhan.
Dalam pelaksanaannya, petugas KY dapat mencatat fakta yang terjadi selama persidangan. Namun, mereka tidak berwenang mencampuri pemeriksaan perkara atau memengaruhi putusan majelis hakim. Batasan tersebut menempatkan pemantauan sebagai instrumen untuk menjaga akuntabilitas sekaligus melindungi independensi hakim.
Abhan mendorong KY dan PN Jakarta Pusat menyepakati mekanisme operasional bersama. Pengaturan itu mencakup akses dan fasilitas bagi petugas pemantau agar pengawasan dapat berlangsung secara profesional dan proporsional, tanpa mengganggu jalannya persidangan.
Kejelasan prosedur juga diperlukan untuk mendukung koordinasi petugas pemantau dan pihak pengadilan. Dengan demikian, pemantauan dapat berjalan tertata sekaligus menghasilkan catatan faktual yang relevan ketika muncul dugaan pelanggaran perilaku hakim.
PN Jakarta Pusat usulkan pertemuan rutin
Ketua PN Jakarta Pusat Husnul Khotimah menyambut baik penguatan kolaborasi dengan KY. Ia mendorong komunikasi kedua lembaga dilakukan secara berkala, salah satunya melalui pertemuan setiap enam bulan.
Pertemuan rutin tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemantauan dan membahas kebutuhan kedua lembaga. Usulan itu menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi yang lebih konsisten dalam pelaksanaan PERANTAU.
KY dan PN Jakarta Pusat diharapkan dapat menjalankan pola pengawasan yang lebih teratur melalui program tersebut. Pemantauan tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan pengadilan, melainkan menjaga perilaku hakim, mencegah potensi pelanggaran etik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.



















