Headline.co.id, Jakarta ~ Headline.co.id, Jakarta, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong inspeksi bersama lintas instansi dan kerja sama antarnegara ASEAN untuk memperkuat pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor perikanan. Upaya ini disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker, Ismail Pakaya, saat membuka lokakarya di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pengawasan yang lebih terpadu diperlukan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta memastikan pekerja memperoleh pelindungan dan kondisi kerja yang layak.
Dalam lokakarya bertajuk *Workshop on Sharing Best Practice on Improving OSH in Fishing Sector Through Multi-Agency Joint Inspection* itu, Ismail mendorong penyelarasan regulasi dan penerapan inspeksi bersama di negara anggota ASEAN. Langkah tersebut diharapkan memperkuat koordinasi pengawasan sekaligus meningkatkan kemampuan pengawas ketenagakerjaan mengenali dan menangani risiko K3.
Inspeksi bersama untuk memperkuat pengawasan K3 perikanan
Ismail menegaskan, K3 merupakan salah satu prinsip dan hak mendasar di tempat kerja yang ditetapkan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada 2022. Prinsip tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk memastikan seluruh pekerja, termasuk pekerja sektor perikanan, memperoleh pelindungan yang efektif.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Tujuannya adalah memastikan perlindungan yang efektif bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja di sektor perikanan. Hal ini krusial untuk mencegah kecelakaan kerja sekaligus menciptakan pekerjaan yang layak dan operasi penangkapan ikan komersial yang berkelanjutan,” ujar Ismail.
Menurut Ismail, regulasi dan pedoman yang telah disusun perlu diterapkan secara efektif di lapangan. Pengawasan ketenagakerjaan, karena itu, perlu diperkuat agar risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dicegah, bukan hanya ditangani setelah insiden terjadi.
Inspeksi bersama lintas instansi menjadi salah satu pendekatan yang didorong. Selain memperkuat koordinasi pengawasan, pendekatan tersebut diharapkan membantu menyelaraskan pelaksanaan regulasi dan meningkatkan kapasitas pengawas ketenagakerjaan dalam mengidentifikasi serta menangani risiko K3 di sektor perikanan.
Pedoman ASEAN dan perlindungan hak pekerja
Di tingkat regional, negara-negara ASEAN telah merumuskan sejumlah pedoman untuk memperkuat penerapan K3. Cakupannya termasuk pekerja sektor informal dan pekerja perikanan. Komitmen tersebut lain diwujudkan melalui Rencana Kerja ASEAN OSHNET 2022–2030, pedoman K3 sektor informal, serta penguatan koordinasi antarlembaga.
Penguatan pengawasan K3 juga berkaitan dengan pelindungan hak asasi manusia (HAM). Deklarasi HAM ASEAN menempatkan hak-hak pekerja sebagai bagian penting dari pelindungan HAM, termasuk bagi pekerja di sektor perikanan.
Ismail mengapresiasi dukungan Sekretariat ASEAN, ASEAN-OSHNET, dan ILO dalam mendorong peningkatan standar ketenagakerjaan dan K3 di Asia Tenggara. Kemnaker berharap penguatan kerja sama regional dapat membuat pengawasan K3 sektor perikanan lebih efektif dan memberikan pelindungan nyata kepada pekerja.
Penerapan standar keselamatan yang lebih baik juga diharapkan mendukung keberlanjutan kegiatan penangkapan ikan komersial di kawasan ASEAN.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















![[Siaran Pers] 26 Ribu Konten Pornografi Anak Ditangani, Meutya Hafid Tekankan Pentingnya Pelacakan Pelaku dan Pelindungan Korban](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-26-ribu-konten-pornografi-anak-ditangani-meutya-hafid-tekankan-pentingnya-pelacakan-pelaku-dan-pel.jpg)