Headline.co.id, Gorontalo ~ BPRL Makassar bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo menilai pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di empat lokasi di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo pada 10–13 November 2026. Pengendalian pemanfaatan ruang laut ini dilakukan melalui Satuan Pelayanan Gorontalo dan Tim Kerja Pengelolaan Ruang Laut DKP Provinsi Gorontalo. Penilaian bertujuan memastikan kegiatan di lapangan sesuai dengan rencana tata ruang atau rencana zonasi yang ditetapkan, sekaligus mengevaluasi kepatuhan pemegang persetujuan terhadap kewajibannya.
Keempat lokasi yang diperiksa telah memiliki persetujuan maupun konfirmasi KKPRL. Tim juga mengingatkan para pemegang KKPRL mengenai kewajiban pelaporan, perlindungan lingkungan, akses bagi nelayan kecil, serta pemenuhan ketentuan lain selama kegiatan berlangsung.
Empat lokasi pemanfaatan ruang laut dinilai
Di Kabupaten Pohuwato, penilaian mencakup Terminal Khusus (Tersus) PT Loka Indah Lestari di Kecamatan Popayato, pemanfaatan air laut untuk usaha budidaya udang vaname PT Libuo Vanamei Makmur di Desa Libuo, Kecamatan Paguat, serta Tersus PT PLN Nusantara Power UP PLTG di Desa Maleo.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sementara itu, di Kabupaten Boalemo, tim menilai pemanfaatan ruang laut di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Tilamuta.
Ketua Tim Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, Wahyu Oramahi, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya memeriksa kesesuaian aktivitas dengan rencana tata ruang atau rencana zonasi. Penilaian juga digunakan untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam dokumen KKPRL.
Kewajiban pelaporan dan perlindungan lingkungan
Dalam kegiatan itu, tim mengingatkan pemegang persetujuan atau konfirmasi KKPRL untuk menyampaikan laporan tertulis kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) satu kali setiap tahun melalui aplikasi e-SEA. Laporan sekurang-kurangnya memuat perkembangan persetujuan lingkungan, perizinan berusaha maupun nonberusaha, serta realisasi luas perairan dan pemanfaatannya apabila perizinan telah diterbitkan.
Pemegang KKPRL juga harus memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar. Mereka diminta memberikan akses kepada nelayan kecil yang rutin melintas di sekitar lokasi kegiatan serta menghormati kepentingan pihak lain dalam pemanfaatan ruang laut.
Kewajiban lainnya terkait perlindungan lingkungan. Kegiatan harus dijalankan secara ramah lingkungan, ekosistem laut dijaga kelestariannya, dan sumber daya yang mengalami kerusakan direhabilitasi. Pemegang persetujuan juga berkewajiban memelihara kehidupan dan alur migrasi biota laut.
Mereka harus melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar serta menghindari konflik sosial. Aspek keselamatan, pertahanan, dan keamanan negara juga perlu diperhatikan. Jika masa berlaku persetujuan berakhir dan kegiatan tidak dilanjutkan, bangunan maupun instalasi di laut harus dibongkar.
Tim turut mengingatkan kewajiban menyediakan sarana untuk mencegah pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan beserta lingkungannya. Pendirian atau penempatan bangunan dan instalasi di laut harus dilaporkan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan hidrografi dan oseanografi. Jika lokasi pemanfaatan berada di dalam kawasan konservasi laut, pemegang KKPRL perlu bermitra dengan pengelola kawasan.
Pengendalian untuk menjaga ekosistem dan kepentingan nelayan
Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, menyatakan pengendalian pemanfaatan ruang laut diperlukan agar kegiatan di wilayah perairan berjalan sesuai ketentuan dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Menurut dia, pemanfaatan ruang laut perlu memenuhi aspek perizinan dan kesesuaian tata ruang, sekaligus mempertimbangkan kepentingan masyarakat pesisir, terutama nelayan, serta keseimbangan ekosistem laut.
“Pengendalian pemanfaatan ruang laut menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus meminimalkan potensi konflik pemanfaatan ruang. Karena itu, setiap pemegang KKPRL harus memastikan seluruh kewajiban yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Aryanto, Sabtu (14/11/2026).
DKP Provinsi Gorontalo dan BPRL Makassar berharap kegiatan tersebut mendorong peningkatan kepatuhan para pemegang KKPRL. Dengan demikian, pemanfaatan ruang laut di wilayah Gorontalo diharapkan berlangsung tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
