Headline.co.id ~ Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah menangani 26.869 konten pornografi anak sepanjang Oktober 2024 hingga November 2026. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan penanganan kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital harus mencakup pelacakan pelaku, pembongkaran jaringan distribusi, dan pelindungan korban, bukan hanya penghapusan konten. Hal itu disampaikan dalam Dialog Kebangsaan tentang Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026). Menurut Meutya, beragamnya kanal penyebaran konten menuntut kerja bersama pemerintah, aparat penegak hukum, dan perusahaan platform digital.
“Karena banyak sekali tindakan atas kejahatan-kejahatan digital yang memang perlu dilakukan bersama-sama, bersinergi,” ujar Meutya.
Ia menjelaskan, konten bermuatan seksual dapat beredar melalui media sosial, aplikasi percakapan, hingga fitur siaran langsung. Perkembangan teknologi juga membuat cara penyebaran semakin kompleks, sehingga pengawasan perlu menyesuaikan dengan kanal dan modus yang digunakan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Konten pornografi anak menyebar lewat beragam kanal
Sejumlah pengungkapan kasus oleh kepolisian menggambarkan beragamnya pola kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital. Pada Juli 2026, Bareskrim Polri membongkar jaringan eksploitasi seksual anak yang memanfaatkan media sosial dan aplikasi Telegram untuk menjaring korban.
Dua bulan kemudian, pada September 2026, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap praktik siaran langsung bermuatan pornografi melalui TikTok dan Tevi. Dalam pengungkapan tersebut, enam orang diamankan sebagai tersangka.
Selain menggunakan media sosial, aplikasi percakapan, dan siaran langsung, pelaku juga dapat memanfaatkan kecerdasan artifisial. Meutya menyoroti pembuatan konten seksual menggunakan karakter maupun objek digital. Menurut dia, hal tersebut menjadi tantangan baru dalam pengawasan karena konten bermuatan seksual tidak selalu menampilkan representasi manusia secara nyata.
Meutya juga menyoroti perbedaan penafsiran mengenai kategori pornografi pemerintah dan perusahaan platform digital. Ia menegaskan, aktivitas bermuatan seksual yang ditampilkan secara terbuka di media sosial perlu ditangani sesuai ketentuan hukum di Indonesia.
Karena itu, perusahaan teknologi diminta tidak hanya berpedoman pada aturan internal atau pedoman komunitas (community guidelines) untuk menentukan kelayakan konten. Standar platform, kata Meutya, tetap harus mengacu pada hukum nasional, khususnya saat layanan tersebut digunakan masyarakat Indonesia.
“Mereka harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh hanya memakai community guidelines-nya atau mengikuti standar internasional saja,” jelasnya.
Platform diminta perkuat moderasi konten
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi tersebut mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan usia dan tingkat risiko bagi anak.
Meutya menekankan, pelindungan anak di ruang digital tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Perusahaan platform perlu aktif mengawasi konten di layanan masing-masing dan turut menangani konten ilegal yang berada di dalam sistem mereka.
Ia mendorong perusahaan platform meningkatkan investasi pada teknologi moderasi konten serta memperkuat pengawasan untuk mencegah penyebaran materi ilegal, termasuk konten pornografi yang membahayakan anak.
“Mereka harus mau investasi di teknologi moderasi konten,” tegasnya.
Di sisi lain, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan jajaran pemerintah dinilai penting untuk menghadapi modus kejahatan digital yang terus berkembang. Pemahaman teknologi dan kemampuan investigasi di ruang digital, serta koordinasi antarlembaga, perlu diperkuat agar penanganan dapat menjangkau pelaku dan jaringan di balik penyebaran konten ilegal.
“Kompleksitas ini memerlukan upskilling dan upgrading dari kita semua, baik di Kemkomdigi maupun dari pihak kepolisian,” pungkas Meutya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.



![[Siaran Pers] Nilai Transaksi Judi Online Turun 12,9 Persen, Meutya Hafid: Kemkomdigi dan Polri Terus Perkuat Pemberantasan Kejahatan Digital](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-nilai-transaksi-judi-online-turun-129-persen-meutya-hafid-kemkomdigi-dan-polri-terus-perkuat-pembe.jpg)














