Headline.co.id, Jakarta ~ UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur hak dan kewajiban pekerja sejak sebelum memasuki dunia kerja, selama bekerja, hingga hubungan kerja berakhir. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyampaikan hal itu dalam sosialisasi undang-undang tersebut bersama jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Aturan ini mencakup pencegahan penipuan lowongan dan diskriminasi, pemenuhan hak pekerja, serta akses terhadap jaminan sosial. Pemerintah menempatkan pelindungan menyeluruh itu sebagai upaya memastikan pekerja terlindungi tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.
“Pelindungan tidak baru dimulai ketika seseorang telah menjadi pekerja, tetapi harus dimulai sejak seseorang mencari pekerjaan,” ujar Afriansyah saat memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur pelindungan pada setiap tahap hubungan ketenagakerjaan. Sebelum bekerja, pemerintah mewajibkan penyediaan informasi dan pelaporan lowongan kerja untuk mencegah praktik percaloan, penipuan, serta beredarnya informasi lowongan fiktif.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Proses penempatan tenaga kerja juga harus dilaksanakan secara adil, objektif, transparan, dan bebas diskriminasi. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta masyarakat di daerah tertinggal agar memiliki kesempatan yang setara untuk memasuki dunia kerja.
Aturan pemagangan mencakup uang saku dan jaminan sosial
Pelindungan sebelum bekerja turut mencakup program pemagangan, yang dapat menjadi pintu masuk bagi pencari kerja untuk memperoleh pengalaman dan meningkatkan kompetensi. Pemerintah mengatur kejelasan status peserta, durasi pemagangan maksimal enam bulan, pemberian uang saku, penerbitan sertifikat, serta pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Peserta pemagangan juga harus memperoleh kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Afriansyah menegaskan perusahaan perlu memastikan program itu berorientasi pada pembelajaran, bukan dimanfaatkan untuk menggantikan tenaga kerja.
“Perusahaan harus memastikan pemagangan menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kompetensi, bukan justru dimanfaatkan untuk menggantikan tenaga kerja,” kata Afriansyah.
Dengan ketentuan tersebut, pemagangan diharapkan tetap menjadi sarana peningkatan kemampuan peserta. Perusahaan juga perlu memenuhi hak yang diatur bagi peserta, termasuk uang saku dan perlindungan jaminan sosial.
Pelindungan pekerja mencakup K3 hingga hubungan kerja berakhir
Saat hubungan kerja berlangsung, pelindungan diarahkan pada kepastian status pekerjaan, pemenuhan hak, dan kesejahteraan pekerja. Penerapan K3 menjadi salah satu aspek mendasar yang disebut sebagai hak fundamental tenaga kerja.
Afriansyah mengingatkan perusahaan agar tidak memandang K3 sebatas kewajiban administratif. Lingkungan kerja yang aman dan sehat, menurut dia, perlu menjadi bagian dari penyelenggaraan kegiatan usaha untuk mencegah kecelakaan dan melindungi pekerja.
“Keselamatan dan kesehatan pekerja harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas usaha. Karena itu, perusahaan wajib menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat,” ujarnya.
Pelindungan tetap berlaku ketika hubungan kerja berakhir. Negara menjamin pemenuhan hak tenaga kerja, termasuk ganti kerugian dan akses terhadap jaminan sosial. Pelaksanaan ketentuan itu didukung pengawasan ketenagakerjaan yang profesional dan penegakan hukum, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha.
UU baru menggantikan klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan UU Nomor 27 Tahun 2026 menggantikan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sejumlah kebijakan yang dinilai efektif tetap dipertahankan dalam regulasi baru tersebut.
Kebijakan yang berlanjut mencakup uang kompensasi sebesar satu bulan upah bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ketika masa kontrak berakhir. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) juga tetap dilanjutkan.
“Undang-undang ini mengatur pelindungan secara menyeluruh, mulai dari sebelum bekerja, saat bekerja, hingga setelah selesai bekerja, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha,” jelas Indah.
Penerapan UU Pelindungan Ketenagakerjaan membutuhkan kepatuhan perusahaan, pengawasan yang konsisten, serta pemahaman pekerja mengenai hak-hak yang dijamin peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut mencakup akses memasuki dunia kerja, pemenuhan hak selama bekerja, hingga jaminan setelah hubungan kerja berakhir.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.















