Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) sedang memetakan penempatan guru berdasarkan kebutuhan sekolah dan domisili. Proses yang tengah berjalan ini melibatkan dinas pendidikan daerah untuk memverifikasi data guru sebelum menentukan kebutuhan dan lokasi penugasan. Direktur Jenderal GTK Nunuk Suryani menyampaikan hal itu di Jakarta, Rabu (18/11/2026), setelah Taklimat Media Hari Guru Nasional 2026 bertajuk “Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik”. Pemetaan dilakukan agar penempatan mempertimbangkan kondisi sekolah dan lokasi tempat tinggal guru.
Nunuk mengatakan dinas pendidikan daerah dilibatkan karena dinas dinilai mengetahui keberadaan dan kondisi guru di wilayah masing-masing. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi nantinya akan diproses melalui sistem yang disiapkan pemerintah.
“Pemetaan saat ini sedang berjalan. Kami sedang mengundang semua dinas pendidikan, karena yang mengetahui secara persis keberadaan mereka adalah dinas pendidikan. Kemarin kami sudah melakukan verifikasi dan validasi data,” ujar Nunuk.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemetaan penempatan guru mempertimbangkan kebutuhan sekolah
Dalam menentukan lokasi penugasan, pemerintah akan melihat kebutuhan satuan pendidikan sekaligus mempertimbangkan kedekatan sekolah dengan tempat tinggal guru. Nunuk mengatakan guru tidak akan ditempatkan jauh apabila terdapat sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik di wilayah sekitarnya.
Sebaliknya, penempatan juga perlu memperhatikan kondisi sekolah yang sudah memiliki banyak guru. Karena itu, data yang akurat menjadi salah satu dasar dalam menentukan lokasi penugasan.
“Tidak mungkin kami tempatkan jauh sekali, sementara di dekatnya ada sekolah yang kosong. Tidak mungkin juga kami tetapkan di sekolah yang sekarang, padahal di situ sudah banyak guru. Jadi, ada kebijaksanaan dan dasarnya adalah pendataan yang akurat untuk menempatkan mereka,” jelasnya.
Nunuk meminta guru yang masuk dalam proses pemetaan memastikan data masing-masing telah lengkap. Kelengkapan tersebut diperlukan sebagai salah satu dasar pemerintah untuk menyesuaikan penempatan dengan kebutuhan satuan pendidikan.
“Jadi guru-guru itu tenang saja, bersiap melengkapi data-data yang ada. Jika suatu saat dibutuhkan untuk pemberkasan, mereka sudah siap,” katanya.
Penugasan 172.323 guru non-ASN diperpanjang pada 2027
Pemaparan mengenai pemetaan tersebut disampaikan sejalan dengan kebijakan Ditjen GTK pada 2027 terkait perpanjangan penugasan guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) di sekolah negeri. Berdasarkan paparan Ditjen GTK, sebanyak 172.323 guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri penugasannya diperpanjang pada 2027.
Kebijakan itu berlaku bagi guru yang memenuhi tiga kriteria. Mereka harus sudah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2024, masih aktif mengajar dengan perjanjian kerja yang semula berakhir pada Desember 2026, serta bertugas di sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah.
Dukungan kesejahteraan juga disiapkan dalam kebijakan tersebut. Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja dapat menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG). Sementara itu, guru yang belum bersertifikat dapat memperoleh insentif.
Pemerintah daerah juga dapat memberikan tambahan penghasilan kepada guru non-ASN sesuai kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Perpanjangan penugasan dan dukungan tersebut merupakan bagian dari kebijakan 2027 yang disampaikan Ditjen GTK.
Dalam pemetaan penempatan guru, pemerintah masih menjalankan verifikasi dan validasi data dengan melibatkan dinas pendidikan. Penentuan lokasi nantinya mempertimbangkan kebutuhan sekolah, kondisi jumlah guru, serta domisili, dengan data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.



















