Headline.co.id, Poso ~ Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyerahkan lima Surat Keputusan (SK) Persetujuan Perhutanan Sosial seluas 3.238 hektare kepada 309 kepala keluarga di Kabupaten Poso dan Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Penyerahan dilakukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat berdialog dengan kelompok masyarakat di kawasan wisata Taman Hutan Raya Kapopo, Desa Ngatabaru, Kabupaten Sigi, Sabtu (14/11/2026). Perluasan akses kelola legal itu ditujukan untuk mendorong usaha produktif dan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat perlindungan hutan dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kemenhut mendorong pengelolaan kawasan sesuai potensi setempat serta memperkuat pendampingan dan pengawasan.
Lima kelompok yang menerima SK tersebut adalah LPHD Matako di Desa Matako, KTH Tumbuo Raya di Desa Padang Tumbuo, dan LPHD Nangga di Kabupaten Tojo Una-Una. Di Kabupaten Poso, penerimanya adalah LPHD Maragi Mbana di Desa Pantangolemba dan LPHD Mosintuwu di Desa Tangkura.
“Baru saja kami menyerahkan lima SK Perhutanan Sosial baru dengan luas sekitar 3.000 hektare di dua kabupaten. Dengan tambahan ini, total perhutanan sosial di Sulawesi Tengah sekarang sudah mencapai 163.000 hektare, dan ini sebenarnya angka yang sangat baik,” ujar Raja Juli.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Perhutanan Sosial perlu diikuti usaha produktif
Sebelum penyerahan lima SK tersebut, Kemenhut telah menerbitkan 1.358 SK Persetujuan Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengah dengan luas 160.310,89 hektare. Program itu menjangkau 37.383 kepala keluarga di 194 desa yang tersebar di 12 kabupaten/kota.
Secara nasional, hingga Oktober 2026, pemerintah telah menerbitkan 11.364 SK Persetujuan Perhutanan Sosial dengan luas 8,47 juta hektare. Akses kelola tersebut diberikan kepada 1,43 juta kepala keluarga.
Raja Juli mengatakan, pemberian akses legal merupakan komitmen pemerintah agar masyarakat dapat memanfaatkan potensi kawasan hutan. Namun, akses tersebut perlu dikelola secara produktif supaya memberikan dampak bagi ekonomi warga dan ketahanan pangan.
“Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki political will untuk memberikan akses kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana akses yang sudah diberikan ini dimaksimalkan sehingga menjadi produktif,” katanya.
Untuk mendukung produktivitas, Kemenhut mendorong masyarakat mengembangkan komoditas bernilai ekonomi tinggi yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim setempat. Pilihannya meliputi durian, pala, alpukat, kakao, kelapa, aren, mangga, dan jagung.
Warga juga dapat mengembangkan hasil hutan dan potensi lain, seperti rotan, damar, kemiri, madu, serta wisata sumber air panas. Raja Juli mengatakan jenis pemanfaatan perlu disesuaikan dengan kecocokan lahan.
“Pemanfaatannya akan disesuaikan dengan kecocokan tanah untuk ditanami secara masif, misalnya durian, atau komoditas lain seperti pala dan alpukat. Tentu ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan Perhutanan Sosial tidak hanya dilihat dari luas kawasan yang diberikan. Program itu juga perlu membangun usaha produktif, memperkuat kelembagaan kelompok, meningkatkan nilai tambah komoditas melalui hilirisasi, serta memperluas kemitraan dan akses pasar.
Akses kelola masyarakat dinilai mendukung pencegahan karhutla
Selain mendukung kegiatan ekonomi, Perhutanan Sosial dinilai berperan dalam menjaga kawasan dari ancaman karhutla. Menurut Raja Juli, kawasan yang dikelola langsung masyarakat melalui skema tersebut cenderung lebih terjaga dan memiliki kejadian kebakaran lebih sedikit.
“Jadi, perhutanan sosial ini baik dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat maupun kemitraan kehutanan itu yang paling sedikit terbakar. Sehingga melalui pemberian akses kepada masyarakat terutama masyarakat adat itu menjadi salah satu hal yang harus menjadi fokus utama kami di kementerian karena terbukti masyarakat adat dapat menjaga hutan dengan lebih baik,” katanya.
Kemenhut memperkuat pengawasan melalui kolaborasi Polisi Kehutanan, Penyuluh Kehutanan, dan kelompok masyarakat. Upaya tersebut juga didukung Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar Pusat Penyuluhan BP2SDM Kemenhut di Palu pada 12 November 2026.
Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan Wahju Rudianto mengatakan, kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci untuk melindungi hutan dari kebakaran. Penyuluh Kehutanan berperan dalam pengendalian karhutla, mulai dari langkah preemtif dan preventif hingga pendampingan pascakebakaran.
Raja Juli berharap pemberian akses kelola, pendampingan penyuluh, serta pengawasan aparat kehutanan dapat berjalan beriringan untuk menjadikan Perhutanan Sosial sebagai model pengelolaan hutan berkelanjutan.
“Pemerintah berharap kawasan perhutanan sosial tidak hanya mampu meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi rakyat, tetapi juga menjadi benteng utama dalam mitigasi bencana karhutla dan pelestarian lingkungan hidup,” tutupnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.



















