Headline.co.id ~ Penanganan konten ilegal di ruang digital harus melalui verifikasi dan mengikuti dasar hukum, tegas Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, menyampaikan hal itu dalam acara Ngopi Bareng di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Ia menjelaskan, proses tersebut melibatkan koordinasi dengan platform digital dan instansi berwenang karena Kemkomdigi tidak dapat memutus akses konten secara sewenang-wenang.
Dalam penanganan konten ilegal, platform juga diberi kesempatan merespons notifikasi pemerintah dan mengajukan keberatan atas permintaan penurunan konten maupun sanksi administratif. Kemkomdigi menyatakan kewenangannya berlandaskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 40.
UU ITE mengatur moderasi dan kewenangan Kemkomdigi
Mediodecci mengatakan Pasal 40 mengatur kewajiban platform melakukan moderasi mandiri. Ketentuan itu ditujukan untuk menjaga layanan berbasis konten buatan pengguna atau user-generated content tetap aman dan kondusif.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Di Pasal 40 sebenarnya kewenangan moderasi itu diberikan kewajibannya kepada platform. Tujuannya untuk memastikan bahwa memang khususnya platform-platform yang bersifat user generated content itu tetap kondusif dalam melakukan operasional daripada penyebaran konten ataupun distribusi konten,” jelas Mediodecci.
Selain mengatur kewajiban platform, ketentuan yang berlaku memberi Kemkomdigi wewenang memerintahkan pencegahan dan pemutusan akses terhadap konten yang melanggar hukum. Kemkomdigi juga dapat mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) menurunkan konten sesuai batas waktu yang ditetapkan, menjatuhkan sanksi administratif, serta menilai kepatuhan tata kelola konten PSE lingkup privat.
“Jadi kalau kita melihat semua aturan ini, Komdigi bisa memerintahkan pencegahan dan pemutusan akses untuk konten yang melanggar hukum, mewajibkan penyelenggara sistem elektronik melakukan takedown sesuai dengan service level agreement, menjatuhkan sanksi administratif, dan menilai tingkat kepatuhan tata kelola konten dari PSE lingkup privat,” imbuhnya.
Pemutusan langsung terbatas pada dua jenis konten
Mediodecci menegaskan, kewenangan tersebut tidak berarti Kemkomdigi melakukan penyidikan atau penegakan hukum pidana secara mandiri. Ia juga mengatakan kementerian tidak dapat memutus akses konten tanpa dasar dan prosedur.
Pemutusan akses secara langsung, menurut dia, hanya dapat dilakukan terhadap konten perjudian daring dan pornografi. Untuk konten terlarang lainnya, Kemkomdigi perlu memperoleh rekomendasi atau verifikasi dari instansi yang berwenang atas muatan konten tersebut.
“Jadi konten yang bisa diputus secara langsung oleh Komdigi hanya dua, perjudian online dan pornografi. Selain dari itu, Komdigi diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi ataupun verifikasi instansi yang berwenang atas muatan daripada konten yang mengandung muatan yang dilarang tersebut,” tegas Mediodecci.
Pembatasan ini menjadi bagian dari mekanisme penanganan konten ilegal yang disampaikan Kemkomdigi. Sebelum meneruskan permintaan kepada platform, kementerian memeriksa laporan dan data pendukung, termasuk memastikan persyaratan laporan terpenuhi.
Laporan diverifikasi sebelum platform menerima notifikasi
Laporan yang ditangani dapat berasal dari patroli siber, masyarakat, instansi, ataupun aparat penegak hukum. Setelah melakukan verifikasi, Kemkomdigi mengomunikasikan dugaan pelanggaran kepada platform terkait.
“Di sini prosesnya mulai dari kita terima aduan, entah dari patroli siber, aduan konten masyarakat, aduan instansi, ataupun aduan Polri. Komdigi melakukan verifikasi terhadap data dukung yang diberikan atas dugaan pelanggaran, kemudian memeriksa persyaratan, lalu mengkomunikasikannya kepada platform,” terang Mediodecci.
Platform dapat menyatakan setuju dan menindaklanjuti permintaan penurunan konten, atau menyampaikan bahwa mereka tidak setuju. Mediodecci menyebut notifikasi dapat dikirim dalam satu batch berisi 200-400 tautan. Karena platform memiliki kesempatan memberi tanggapan, permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi tidak otomatis disetujui.
“Jadi, kita memberikan notifikasi bahwa terdapat satu batch, isinya 200-400 link dalam satu kali pengiriman, yang harus mereka respon. Tanggapan itu bisa berupa bahwa mereka setuju dengan notifikasi kita dan akan menindaklanjuti atau mereka tidak setuju. Perlu kita pahami bahwa tidak semua batch yang diajukan oleh Komdigi langsung disetujui oleh platform,” lanjutnya.
Jika proses berlanjut ke sanksi administratif, platform tetap dapat mengajukan keberatan. Mekanisme yang dijelaskan Mediodecci dimulai dengan surat teguran pertama, kemudian surat teguran kedua yang dilengkapi kode pembayaran atau billing untuk penagihan denda administratif.
“Jadi setelah masuk ke dalam sistem, kemudian ada pengenaan sanksi mulai dari surat teguran 1, lalu surat teguran 2 yang sudah dilengkapi dengan kode billing untuk tagihan atas denda administratif, platform tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
