Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong pengawasan teknologi digital berbasis risiko untuk memperkuat perlindungan masyarakat di tengah meningkatnya ancaman keamanan digital. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan hal itu dalam Digital Leader Summit 2026 di Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2026). Ia menilai pengawasan perlu disesuaikan dengan tingkat risiko dan dampak teknologi terhadap hak serta keselamatan warga, bukan menerapkan standar yang sama untuk semua sektor.
Pendekatan tersebut juga menggeser perhatian dari penanganan setelah insiden menjadi pencegahan sejak teknologi dirancang. Nezar menilai langkah itu penting karena perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI), turut meningkatkan risiko kejahatan siber.
Pengawasan teknologi digital berbasis risiko disesuaikan dengan dampak
Melalui pengawasan teknologi digital berbasis risiko, standar perlindungan dan kepatuhan diterapkan sesuai tingkat risiko serta dampak suatu teknologi terhadap masyarakat. Sektor jasa keuangan, kesehatan, dan pendidikan menjadi perhatian karena memiliki tingkat risiko relatif tinggi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Nezar mengatakan sektor energi, pertanian, perikanan, dan sektor strategis lainnya juga memerlukan pengelolaan risiko. Penerapannya, menurut dia, perlu memperhitungkan karakteristik dan dampak tiap sektor terhadap masyarakat.
“Kita tidak bisa memperlakukan semua teknologi dengan cara yang sama, mengingat teknologi memiliki tujuan dan tingkat dampak terhadap masyarakat yang berbeda-beda. Semakin besar dampaknya terhadap hak dan keselamatan warga, semakin tinggi pula tuntutan yang harus kita penuhi,” ujar Nezar.
Ia mengatakan pendekatan proporsional dapat melindungi masyarakat tanpa menghambat inovasi. “Dengan pendekatan berbasis risiko, negara bisa melindungi masyarakat secara proporsional tanpa menghambat inovasi yang bertumbuh,” jelasnya.
Ancaman siber dan penipuan menjadi perhatian
Nezar mengutip Global Risks Report 2026 dari World Economic Forum untuk menjelaskan urgensi perubahan pendekatan tersebut. Laporan itu menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai risiko global nomor dua dalam dua tahun ke depan, sementara ketidakamanan siber berada di posisi keenam.
Risiko dampak buruk AI juga meningkat dalam proyeksi laporan tersebut. Risiko AI yang berada di peringkat ke-30 untuk horizon dua tahun diproyeksikan naik ke peringkat kelima dalam horizon sepuluh tahun.
“AI membuat kejahatan siber semakin mudah dilakukan dan semakin sulit dikenali. Masyarakat saat ini menghadapi phishing, pencurian data, hingga penipuan dengan suara dan wajah palsu,” ungkap Nezar.
Data Indonesia Anti-Scam Centre menunjukkan ancaman penipuan juga terjadi di Indonesia. Selama November 2024 hingga Juni 2026, tercatat sekitar 600 ribu kasus dengan total kerugian mencapai Rp9,3 triliun. Dari jumlah itu, hanya sekitar tujuh persen dana yang berhasil diselamatkan.
Keamanan perlu dirancang sejak awal
Menanggapi risiko tersebut, Nezar mendorong pergeseran pengawasan dari penanganan setelah kejadian menuju pencegahan sejak awal pengembangan teknologi. Salah satu prinsip yang ia sebut perlu diterapkan ialah security by design, yaitu memasukkan aspek keamanan, privasi, dan mekanisme pengaduan ke dalam perancangan sistem digital.
“Jangan menunggu insiden datang. Keamanan, privasi, dan hak pengaduan harus dipikirkan sejak teknologi itu kita rancang, bukan setelah ada masyarakat yang menjadi korban,” tegasnya.
Nezar menyebut penguatan keamanan digital sebagai bagian dari arah pembangunan ekosistem digital Indonesia yang berlandaskan tiga prinsip: Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga. Ia juga mengingatkan pemimpin digital di tiap sektor agar memastikan pemanfaatan teknologi tetap berorientasi pada kepentingan manusia.
Menurut Nezar, penggunaan AI tidak harus dilakukan secara menyeluruh. Penerapannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing sektor, sementara manusia tetap berada di pusat pengambilan keputusan.
“Tidak semuanya harus dikerjakan dengan AI. Ada beberapa hal yang bisa dikerjakan dengan AI dan juga oleh manusia. Kalaupun menggunakan AI, kita harus tetap menempatkan manusia di dalam pusat pengambilan keputusan atau human in the lead,” ujarnya.
Nezar berharap peserta Digital Leader Summit 2026 menjadi pemimpin perubahan yang adaptif dan berintegritas. Ia juga berharap mereka membangun kolaborasi agar transformasi digital berlangsung aman, inklusif, dan produktif.
“Teknologi boleh membantu kita bekerja lebih cepat dan melihat lebih luas, tetapi tujuan akhirnya adalah keselamatan dan kesejahteraan kita sebagai manusia,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Meutya Hafid: Kesiapan Kepemimpinan Digital Kunci Keberhasilan Akselerasi Adopsi AI](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-meutya-hafid-kesiapan-kepemimpinan-digital-kunci-keberhasilan-akselerasi-adopsi-ai.jpg)
![[Siaran Pers] Pemerintah Siapkan Pengawasan Digital Berbasis Risiko, Wamen Nezar Patria: Sektor Strategis Jadi Prioritas](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-pemerintah-siapkan-pengawasan-digital-berbasis-risiko-wamen-nezar-patria-sektor-strategis-jadi-pri.jpg)
