Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengevaluasi peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Agama untuk tahun 2026. Evaluasi yang dikoordinasikan dengan fasilitasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) itu berlangsung Kamis (12/11/2026), dengan melibatkan tim BPKP, Inspektorat II yang membidangi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, serta unsur terkait lainnya. Kegiatan ini bertujuan menilai capaian program sekaligus memetakan risiko dan kebutuhan pengendalian, dengan menelusuri siklus pendidikan tinggi dari penerimaan mahasiswa hingga kelulusan.
Koordinasi tersebut mendukung pemenuhan data dan informasi hasil pengawasan yang dibutuhkan BPKP. Informasi dari pengawasan sebelumnya juga digunakan untuk mengenali bagian program yang memerlukan penguatan pengendalian. Evaluasi diarahkan untuk membandingkan pelaksanaan program dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
Evaluasi pendidikan tinggi Kemenag petakan potensi risiko
Auditor Ahli Madya Itjen Kemenag, Muhamad Balya, mengatakan peran Itjen dalam kegiatan ini adalah memfasilitasi koordinasi serta menyediakan informasi hasil pengawasan. Menurut dia, sinergi tersebut diperlukan agar potensi risiko dapat dikenali lebih awal dan menjadi bahan penguatan pengendalian program pendidikan tinggi keagamaan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Itjen Kemenag mendukung pelaksanaan evaluasi ini dengan memfasilitasi koordinasi dan penyediaan informasi hasil pengawasan yang dibutuhkan BPKP. Sinergi ini penting agar potensi risiko dapat diidentifikasi lebih awal dan menjadi bahan penguatan pengendalian program pendidikan tinggi keagamaan,” ujar Balya.
Auditor Ahli Madya BPKP, Iwan Setiawan, menjelaskan evaluasi tidak hanya mengukur capaian peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan tinggi. Tim juga memetakan risiko pada setiap tahapan program, termasuk pola dan faktor penyebabnya, serta pengendalian yang dibutuhkan.
“Evaluasi ini tidak hanya melihat capaian peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan tinggi, tetapi juga memetakan berbagai potensi risiko pada setiap proses. Kami ingin mengidentifikasi pola, faktor penyebab, serta pengendalian yang diperlukan agar pelaksanaan program semakin efektif dan sesuai ketentuan,” jelas Iwan.
Pemetaan itu mencakup keseluruhan siklus pendidikan tinggi, dari penerimaan mahasiswa sampai kelulusan. Hasil pengawasan sebelumnya menjadi salah satu bahan untuk menentukan area yang perlu diperhatikan. BPKP juga akan mengidentifikasi faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan program.
Empat fokus evaluasi BPKP
Materi evaluasi mencakup empat fokus. Pertama, capaian dan kesenjangan aksesibilitas serta kualitas pendidikan tinggi keagamaan. Fokus kedua adalah efektivitas intervensi pembiayaan, meliputi KIP Kuliah, alternatif bantuan pendidikan, penetapan dan banding Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta kecukupan Satuan Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
Fokus ketiga mencakup efektivitas penjaminan mutu dan dukungan sumber daya perguruan tinggi. Aspek yang ditinjau meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), akreditasi, kapasitas dosen, sarana dan prasarana, serta relevansi dan keterserapan lulusan.
Fokus keempat adalah tata kelola dan pengendalian di lingkungan Kementerian Agama. Penilaian meliputi keselarasan kebijakan, perencanaan, pendanaan dan kewenangan, serta keandalan dan integrasi data EMIS-PDDikti.
Dengan cakupan tersebut, evaluasi menelaah aspek pembiayaan, mutu, sumber daya hingga tata kelola. Bahan yang terkumpul akan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan pada kebijakan, data, dan pengelolaan program.
Hasil evaluasi diharapkan jadi bahan perbaikan
Evaluasi BPKP juga diarahkan untuk menyusun rekomendasi bagi Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Rekomendasi itu mencakup perbaikan kebijakan, data, dan tata kelola berdasarkan perbandingan pelaksanaan program dengan standar serta ketentuan yang berlaku.
Itjen Kemenag memfasilitasi koordinasi untuk mendukung kelancaran evaluasi, terutama dalam pemenuhan informasi hasil pengawasan dan identifikasi area yang memerlukan perhatian. Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan penguatan kebijakan dan tata kelola agar program peningkatan aksesibilitas serta kualitas pendidikan tinggi keagamaan berjalan sesuai ketentuan dan memberi manfaat bagi mahasiswa serta masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
