Headline.co.id ~ Komisi Yudisial (KY) merintis model Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU) untuk membuat pemantauan perilaku hakim lebih terencana tanpa mengganggu independensi peradilan. Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi, Abhan, menyosialisasikan model tersebut di Pengadilan Militer V-19 dan Pengadilan Tinggi di kawasan Pengadilan Terpadu Manado, Sulawesi Utara, Kamis (12/11/2026). Rintisan ini disiapkan melalui pengaturan informasi, akses, komunikasi, koordinasi, dan sarana pendukung. KY menegaskan, pemantauan dilakukan sesuai kewenangan dan tidak dimaksudkan untuk memengaruhi pemeriksaan maupun putusan perkara.
PERANTAU dirancang sebagai model konseptual sekaligus operasional untuk memperkuat kesiapan pelaksanaan pemantauan perilaku hakim. Pengembangannya menempatkan prinsip nonintervensi sebagai landasan, agar pengawasan dapat berjalan profesional sementara tata tertib dan kelancaran persidangan tetap terjaga.
“Melalui rintisan ini, KY berharap pelaksanaan mandat pemantauan perilaku hakim dapat berjalan secara profesional dan terencana, sementara pengadilan tetap dapat menjaga tata tertib, kelancaran persidangan, kewenangan kelembagaan, serta independensi hakim,” ujar Abhan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
PERANTAU atur persiapan dan batas pemantauan
Abhan menjelaskan, rintisan PERANTAU bukan upaya mencampuri teknis yudisial, memengaruhi pemeriksaan perkara, ataupun memberikan akses tanpa batas kepada petugas pemantau. Pemantauan harus memiliki tujuan dan dasar penugasan yang jelas, termasuk pembagian peran, batas kewenangan, serta tata cara komunikasi KY dan pengadilan.
Dengan pengaturan tersebut, pengawasan tidak hanya bergantung pada kehadiran petugas di lingkungan pengadilan. Pelaksanaannya juga perlu ditopang prosedur terukur yang menghormati mekanisme kerja lembaga peradilan.
KY memetakan empat dimensi kesiapan operasional dalam rintisan ini, yakni informasi, akses, komunikasi dan koordinasi, serta sarana pendukung. Kesiapan informasi memastikan kebutuhan dan tujuan pemantauan telah dipahami sejak perencanaan.
Aspek akses mengatur penggunaan akses yang sesuai kewenangan dan kondisi pengadilan. Komunikasi dan koordinasi diperlukan untuk memperjelas hubungan kerja para pihak, sedangkan sarana pendukung membantu kegiatan berlangsung tertib.
Empat dimensi tersebut menjadi dasar untuk menyesuaikan pemantauan dengan kondisi masing-masing pengadilan. Perencanaan yang lebih sistematis diharapkan dapat mengantisipasi kendala koordinasi tanpa mengurangi independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Prinsip legalitas dan objektivitas jadi pedoman
Pelaksanaan PERANTAU juga berpedoman pada prinsip legalitas, objektivitas, proporsionalitas, kolaborasi, kejelasan peran dan kewenangan, serta adaptivitas. Dengan prinsip tersebut, mekanisme pemantauan harus memiliki dasar yang sah, dilakukan secara objektif, dan disesuaikan secara proporsional dengan kebutuhan di lapangan.
Sosialisasi di Manado menjadi ruang dialog KY dengan pimpinan dan hakim pengadilan. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas kebutuhan komunikasi dan koordinasi agar pemantauan dapat dilakukan secara efektif tanpa mengganggu tata tertib maupun kelancaran persidangan.
KY juga menghimpun masukan dari pihak pengadilan untuk memvalidasi dan menyempurnakan desain inovasi tersebut secara bertahap. Rintisan PERANTAU diharapkan memperkuat pengawasan perilaku hakim melalui mekanisme yang lebih terstruktur dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan tiap pengadilan.
Melalui model ini, KY menempatkan pengawasan dan independensi peradilan sebagai prinsip yang harus berjalan beriringan. Perilaku hakim dapat dipantau sesuai kewenangan, sedangkan pemeriksaan dan putusan perkara tetap terlindungi dari intervensi.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
