Headline.co.id, Bone Bolango ~ KemenHAM Gorontalo menyoroti kerusakan jalan, banjir berulang, minimnya penerangan, dan keterbatasan air bersih di Desa Toto Utara, Kabupaten Bone Bolango. Persoalan itu dibahas dalam Rapat Mitigasi Konflik Desa Sadar HAM di Kecamatan Tilongkabila, Kamis (12/11/2026). Rapat yang digelar Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo tersebut bertujuan merumuskan penanganan dan memperjelas peran pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta instansi terkait. Sejumlah tindak lanjut didorong, mulai dari pendataan dan dokumentasi kondisi lapangan hingga pengusulan perbaikan melalui perencanaan pembangunan desa.
Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, mengatakan persoalan warga perlu diidentifikasi secara terukur agar dapat disampaikan kepada instansi yang berwenang. KemenHAM, menurutnya, berupaya menjadi penghubung masyarakat dengan pemerintah, terutama untuk persoalan pemenuhan hak dasar yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.
KemenHAM Gorontalo Catat Jalan Rusak dan Banjir Berulang
Dalam rapat, Penggerak HAM Desa Sadar HAM Toto Utara, Tia Dwi Lestari Nento, memaparkan hasil identifikasi mengenai kerusakan akses jalan, lampu penerangan jalan umum (PJU) yang rusak di empat dusun, serta keterbatasan fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Warga turut mengeluhkan jalan berlubang menuju tempat ibadah. Penerangan yang minim dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, khususnya pada malam hari.
Persoalan saluran air juga menjadi perhatian, terutama di kawasan Dusun Perjuangan dan Sinar Jaya. Warga menyebut titik-titik tersebut kerap dilanda banjir saat musim hujan. Mereka meminta usulan perbaikan saluran yang telah disampaikan melalui forum perencanaan pembangunan ditindaklanjuti secara menyeluruh. Menurut warga, penanganan yang hanya mencakup sebagian kecil saluran belum memadai untuk mengatasi banjir yang berulang setiap tahun.
Sebagai tindak lanjut, rapat mendorong penyampaian surat kepada instansi teknis terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Sungai, sesuai kewenangan masing-masing. Kondisi di lapangan juga akan didokumentasikan dengan geotagging untuk menunjukkan titik kerusakan dan lokasi yang membutuhkan penanganan.
Hasil identifikasi akan digunakan sebagai bahan pengusulan perbaikan jalan, penerangan, dan infrastruktur pendukung. Usulan tersebut akan dimasukkan melalui dokumen perencanaan pembangunan desa, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan perencanaan tahun anggaran 2027.
Akses Air Bersih di Dusun Perjuangan Jadi Perhatian
Selain infrastruktur, rapat membahas persoalan air bersih di Dusun Perjuangan. Pemetaan awal mencatat tiga kepala keluarga menggunakan satu sumur, sementara satu kepala keluarga menghadapi persoalan pencabutan meteran PDAM.
Kondisi itu berpotensi menyulitkan pemenuhan kebutuhan air, terutama jika debit sumur menurun. Warga melaporkan ketersediaan air mulai membaik selama musim hujan, tetapi solusi jangka panjang tetap dinilai perlu.
Rapat mengusulkan koordinasi pemerintah desa dengan PDAM Tirta Bolango untuk memeriksa penyebab gangguan layanan. Koordinasi itu juga akan membahas kemungkinan keringanan pembayaran bagi keluarga prasejahtera serta alternatif sumber air jika terjadi kekeringan.
Sebagai bagian dari tindak lanjut, rapat menyepakati pembentukan Tim Pendampingan Khusus Sanitasi dan Air Bersih serta Tim Infrastruktur. Kedua tim tersebut menjadi bagian dari upaya pendampingan untuk menangani persoalan layanan dasar dan infrastruktur yang telah dipetakan.
Penjabat Kepala Desa Toto Utara, Jusri Utiarahman, menyambut baik pendampingan tersebut dan berharap persoalan warga mendapat perhatian lebih lanjut. Ia menilai sinergi pemerintah desa dan BPD menjadi modal penting dalam mencari solusi.
Sarton menegaskan hasil rapat perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata melalui penyiapan data, dokumentasi masalah, dan penyampaian usulan kepada instansi terkait. Melalui pendekatan Desa Sadar HAM, penanganan infrastruktur dan akses layanan dasar diharapkan turut mendukung lingkungan yang aman, aksesibilitas yang layak, serta kehidupan masyarakat yang bermartabat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
