Headline.co.id, Sumenep ~ Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep mengikuti wawancara penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (11/11/2026). Evaluasi ini dilakukan untuk meninjau pengelolaan informasi publik sekaligus mendorong transparansi layanan kepada masyarakat. Wawancara dimulai pukul 11.50 WIB dan melibatkan perwakilan bidang dalam Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenag Sumenep. Dalam prosesnya, tim memaparkan program kerja, inovasi, dan layanan informasi publik untuk dinilai oleh tim Kanwil Kemenag Jawa Timur.
Evaluasi KIP Kemenag Sumenep mencakup layanan informasi
Tim penilai Kanwil Kemenag Jawa Timur dipimpin Asri Yulianti. Sementara itu, pemaparan dari Kemenag Sumenep disampaikan Penanggung Jawab (PIC) PPID, Abd. Mujib. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) Kemenag Sumenep, Ahmad Said Samsuri, turut mendampingi tim untuk mewakili Kepala Kantor Kemenag Sumenep yang sedang menjalankan tugas luar.
Penilaian tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pengelolaan informasi publik di lingkungan Kemenag Sumenep. Aspek yang ditinjau meliputi program kerja, inovasi layanan, serta penerapan standar keterbukaan informasi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dalam sesi wawancara, Abd. Mujib menjelaskan sejumlah program dan inovasi, termasuk pelaksanaan layanan informasi publik yang telah berjalan. Kesiapan data serta keaktifan tim dalam menjawab pertanyaan menjadi bagian dari proses evaluasi oleh tim penilai.
Ahmad Said Samsuri mengatakan, partisipasi Kemenag Sumenep dalam penilaian KIP merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola informasi yang transparan dan akuntabel.
“Keikutsertaan dalam penilaian KIP ini merupakan wujud nyata komitmen Kemenag Sumenep untuk terus mendorong pengelolaan tata kelola informasi yang transparan dan akuntabel. Kami berharap pelayanan informasi kepada masyarakat dapat semakin optimal dan sesuai dengan standar keterbukaan informasi yang berlaku,” ujarnya.
Akses informasi publik menjadi bagian penilaian
Evaluasi keterbukaan informasi tidak hanya berhubungan dengan ketersediaan dokumen. Badan publik juga dinilai dari kemampuannya menyediakan informasi sesuai ketentuan, memberi akses yang jelas kepada masyarakat, serta menjaga akuntabilitas dalam pelayanan.
Dengan cakupan tersebut, hasil penilaian diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan pengelolaan informasi di Kemenag Sumenep. Evaluasi juga diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan indikator, tetapi berlanjut pada peningkatan kualitas layanan PPID.
Kemenag Sumenep menyatakan akan terus membenahi tata kelola informasi publik agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan transparan. Upaya itu juga ditujukan untuk memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
