Headline.co.id ~ Headline.co.id, Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak perlu diisi pejabat sementara maupun dialihkan kepada triumvirat. Ia menyatakan kondisi itu tidak menghambat pemerintahan, termasuk ketika Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Yusril menyampaikan penjelasan tersebut setelah bertemu Presiden di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Menurutnya, Presiden tetap dapat menjalankan kewenangan pemerintahan dengan dukungan para menteri dan koordinasi jarak jauh.
Kekosongan jabatan Wapres, Presiden tetap menjalankan pemerintahan
Yusril mengatakan, tugas utama Wakil Presiden secara konstitusional adalah membantu Presiden menjalankan pemerintahan. Karena itu, jika jabatan tersebut kosong, kewenangan pemerintahan tetap dijalankan Presiden, bukan dialihkan kepada pejabat sementara.
“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden,” ujar Yusril.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia juga menepis anggapan bahwa kekosongan jabatan Wakil Presiden otomatis membuat tugas kepresidenan beralih kepada triumvirat saat Presiden berhalangan hadir atau berada di luar negeri. Triumvirat yang dimaksud terdiri atas Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Menurut Yusril, Presiden tetap memiliki kewenangan penuh untuk memimpin pemerintahan dari mana pun. Para menteri menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing, sementara koordinasi dengan kepala negara dapat dilakukan dari jarak jauh.
Yusril: koordinasi jarak jauh tetap berjalan
Yusril menilai teknologi komunikasi modern membantu menjaga kelancaran koordinasi Presiden dan jajaran kabinet. Dengan dukungan komunikasi tersebut, urusan birokrasi dan pengambilan kebijakan strategis, menurut dia, tetap dapat berjalan efektif meskipun Presiden sedang berada di luar negeri.
Ia menegaskan, keberadaan Wakil Presiden bukan syarat agar Presiden dapat menjalankan kewenangan pemerintahan. Dalam penjelasannya, Wakil Presiden berperan membantu tugas Presiden, sedangkan kewenangan untuk memimpin pemerintahan tetap berada pada kepala negara.
Yusril juga menjelaskan pandangannya mengenai kedudukan Wakil Presiden dalam pengambilan keputusan. Menurut dia, Wakil Presiden tidak mempunyai otoritas untuk menetapkan keputusan atau kebijakan strategis secara mandiri tanpa mandat penuh dari Presiden.
“Karena Wakil Presiden pun, kalaupun ada di dalam negeri, dia tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan Wakil Presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita,” katanya.
Ia menambahkan, produk hukum atau keputusan yang ditandatangani Wakil Presiden pada dasarnya tetap berstatus sebagai keputusan resmi Presiden. Pernyataan itu disampaikan Yusril saat menanggapi dinamika ketatanegaraan mengenai posisi Wakil Presiden.
MPR menerima surat pengunduran diri Gibran
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Surat tersebut diterima di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Penerimaan surat itu menjadi konteks pernyataan Yusril mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden. Dalam keterangannya, Yusril menegaskan bahwa keadaan tersebut tidak serta-merta mengalihkan kewenangan pemerintahan kepada triumvirat maupun pejabat lain. Presiden, menurut dia, tetap menjalankan pemerintahan dengan dukungan para menteri dan koordinasi jarak jauh.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
