Headline.co.id, Jakarta ~ Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih menjalankan tugasnya meskipun telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hal tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Kabar Gibran mengajukan pengunduran diri mencuat setelah pertemuannya dengan Prabowo di tengah polemik putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai dokumen pendidikannya.
Yusril menjelaskan, meskipun Gibran mengajukan pengunduran diri secara lisan kepada Presiden, hal itu tidak otomatis mengakhiri masa jabatannya sebagai wakil presiden. Menurutnya, pemberhentian wakil presiden harus melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku, termasuk penyampaian surat pengunduran diri secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan publik mengenai status Gibran setelah muncul kabar Gibran mengajukan pengunduran diri dalam pertemuan tertutup dengan Prabowo yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi. Pemerintah memastikan belum terjadi kekosongan jabatan wakil presiden karena belum ada pengunduran diri resmi maupun pemberhentian melalui prosedur konstitusional.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Oh iya. Kalau Wapres juga masih ada, masih menjalankan tugas-tugas sebagai seorang wakil presiden sampai hari ini,” ujar Yusril saat ditemui di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026). CNBC Indonesia+1
Istana Bantah Prabowo Menolak Niat Pengunduran Diri Gibran
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya membenarkan adanya pembicaraan mengenai niat pengunduran diri Gibran saat bertemu Presiden Prabowo.
Pertemuan yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam tersebut membahas perkembangan persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran yang telah menjadi perhatian publik.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” kata Prasetyo.
Namun, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebutkan Presiden Prabowo telah menolak keinginan Gibran untuk meninggalkan jabatannya.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujarnya.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan tersebut. Kendati demikian, belum ada penjelasan resmi bahwa proses pengunduran diri telah diajukan melalui mekanisme konstitusional.
Prasetyo juga mengungkapkan bahwa Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun, di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” jelas Prasetyo. ANTARA News+1
Yusril Jelaskan Mekanisme Pengunduran Diri Wakil Presiden
Yusril menjelaskan bahwa niat pengunduran diri yang disampaikan dalam pembicaraan dengan Presiden belum cukup untuk mengakhiri masa jabatan wakil presiden.
Secara konstitusional, seorang wakil presiden yang hendak mengundurkan diri harus menyampaikan surat resmi kepada MPR.
Setelah proses tersebut ditindaklanjuti dan terjadi kekosongan jabatan, MPR akan memberitahukan kepada Presiden agar mengajukan dua calon wakil presiden pengganti.
Kedua calon tersebut harus dilengkapi dokumen persyaratan pencalonan untuk kemudian dipilih melalui mekanisme yang berlaku di MPR.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu,” jelas Yusril.
Dengan demikian, batas waktu 60 hari tersebut berkaitan dengan proses pemilihan wakil presiden pengganti setelah MPR menerima pengajuan dua calon dari Presiden, bukan dihitung sejak Gibran menyampaikan niat pengunduran diri secara lisan.
Yusril menegaskan mekanisme tersebut baru dapat dijalankan apabila pengunduran diri benar-benar terjadi.
“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” tegasnya. ANTARA News+1
Putusan MK dan MA Jadi Latar Belakang Niat Gibran Mundur
Polemik mengenai status Gibran sebagai wakil presiden berkembang setelah munculnya putusan MK dan MA yang berkaitan dengan dokumen pendidikannya.
Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden, meskipun dalam persidangan tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
MK menyatakan permohonan dalam perkara tersebut tidak dapat diterima karena persoalan yang diajukan tidak lagi dapat diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil pemilihan presiden setelah Gibran dilantik sebagai wakil presiden.
Sementara itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang berkaitan dengan Gibran. Mahkamah Konstitusi RI+1
Yusril menilai putusan kedua lembaga peradilan tersebut perlu dicermati secara serius karena menyangkut persoalan hukum dan ketatanegaraan.
Ia juga menyoroti pertimbangan hukum MA yang menyebut adanya pelanggaran serius berkaitan dengan kehidupan demokrasi dan kepentingan bangsa.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa putusan pengadilan tersebut tidak otomatis menyebabkan Gibran kehilangan jabatannya sebagai wakil presiden.
Yusril Nilai Upaya Pembuktian Dokumen di PTUN Sulit Dilakukan
Di tengah niat Gibran membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN, Yusril berpandangan bahwa langkah tersebut menghadapi persoalan hukum.
Menurutnya, putusan MA terkait perkara dokumen pendidikan Gibran telah berkekuatan hukum tetap sehingga upaya mengajukan kembali perkara dengan materi yang sama dinilai tidak efektif.
“Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” kata Yusril.
Pandangan Yusril tersebut berbeda dengan keinginan Gibran yang, menurut penjelasan Prasetyo Hadi, masih meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur peradilan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perkembangan polemik hukum yang turut melatarbelakangi pembicaraan mengenai pengunduran diri Gibran. https://news.okezone.com/+1
Mekanisme Pemakzulan Juga Menjadi Perhatian
Selain pengunduran diri secara sukarela, Yusril turut menyinggung kemungkinan pemberhentian wakil presiden melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment.
Ia menjelaskan bahwa proses pemakzulan memiliki mekanisme konstitusional tersendiri yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Proses tersebut dapat diawali melalui pernyataan pendapat DPR sebelum dilanjutkan ke tahapan konstitusional berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, pembahasan mengenai kemungkinan pemakzulan tidak dapat disamakan dengan keputusan bahwa Gibran telah diberhentikan dari jabatannya.
Yusril menilai persoalan tersebut memiliki kompleksitas hukum, terutama karena perkara dokumen pendidikan Gibran telah menjadi objek putusan dua lembaga peradilan tertinggi.
Pemerintah juga masih mencermati perkembangan pembahasan di DPR mengenai persoalan tersebut. tirto.id+1
Hingga keterangan pemerintah pada Selasa (10/11/2026), belum ada kepastian bahwa niat pengunduran diri Gibran akan dilanjutkan melalui mekanisme resmi di MPR.
Dengan demikian, meskipun telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo, Gibran tetap berstatus sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dan masih menjalankan tugas serta kewenangannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
