Headline.co.id, Pekanbaru ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong pembangunan koridor gajah masuk dalam revisi tata ruang wilayah untuk memperkuat perlindungan habitat dan populasi gajah di daerah tersebut. Rencana itu dibahas dalam audiensi Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Supartono, dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Ruang Transit Kantor Gubernur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Selasa (10/11/2026). Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2026 tentang penyelamatan gajah dan populasinya, khususnya di wilayah Provinsi Riau. Melalui revisi tata ruang, perlindungan habitat gajah diharapkan menjadi bagian dari pertimbangan dalam penataan kawasan dan pembangunan daerah.
Koridor gajah dibahas dalam audiensi Pemprov Riau
Pertemuan BBKSDA Riau dan Pemprov Riau membahas rencana pembangunan koridor gajah sebagai salah satu langkah konservasi di Provinsi Riau. Rencana tersebut disampaikan untuk memperoleh dukungan sekaligus sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan daerah.
SF Hariyanto menyambut baik upaya BBKSDA Riau dalam memperkuat perlindungan terhadap gajah dan habitatnya. Ia menilai koordinasi antarpihak penting agar rencana pembangunan koridor dapat dipersiapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan serta mekanisme yang berlaku.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Pemerintah Provinsi Riau mendukung upaya penyelamatan gajah dan perlindungan habitatnya. Setiap rencana pembangunan koridor harus dipersiapkan dengan baik serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan,” tuturnya.
Menurut SF Hariyanto, perlindungan habitat gajah perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan penataan ruang daerah. Dengan begitu, pengembangan wilayah dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian satwa yang dilindungi.
Koridor gajah diarahkan masuk revisi tata ruang
SF Hariyanto juga menekankan bahwa setiap kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Koordinasi yang baik dinilai dibutuhkan agar rencana perlindungan habitat gajah dapat berjalan sesuai ketentuan dan mencapai hasil yang optimal.
“Kita ingin setiap kebijakan yang diambil benar-benar memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan koordinasi yang baik, upaya perlindungan habitat gajah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memberikan hasil yang optimal,” jelasnya.
Arahan tersebut berkaitan dengan rencana memasukkan pembangunan koridor gajah ke dalam revisi tata ruang wilayah. Langkah ini dimaksudkan agar kawasan yang menjadi koridor gajah dapat ditempatkan dalam kerangka penataan ruang daerah.
Dengan dimasukkannya rencana tersebut dalam revisi tata ruang, perlindungan habitat gajah menjadi bagian dari pertimbangan dalam kebijakan pengembangan kawasan. Namun, pembangunan koridor tetap harus disiapkan dan dilaksanakan berdasarkan aturan serta mekanisme yang berlaku.
Tindak lanjut Inpres Nomor 8 Tahun 2026
Kepala BBKSDA Riau Supartono menjelaskan, pembangunan koridor gajah merupakan salah satu rencana tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat mengenai penyelamatan gajah dan populasinya. Rencana itu kemudian disampaikan kepada Plt Gubernur Riau dalam audiensi di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru.
Supartono mengatakan, penyampaian rencana tersebut dilakukan untuk mendapatkan dukungan dan menyelaraskannya dengan kebijakan pembangunan daerah. Sinkronisasi diperlukan agar agenda konservasi gajah dapat menjadi bagian dari perencanaan wilayah di Provinsi Riau.
Ia menyebut SF Hariyanto memberikan arahan agar pembangunan koridor gajah dimasukkan dalam revisi tata ruang wilayah. Koridor itu nantinya diarahkan menjadi kawasan yang mendukung perlindungan habitat gajah.
“Beliau mengarahkan agar pembangunan koridor ini nantinya dimasukkan dalam revisi tata ruang untuk dijadikan kawasan koridor gajah. Pembangunannya juga harus dilaksanakan dengan baik sesuai aturan dan mekanisme yang ada,” kata Supartono.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti Inpres Nomor 8 Tahun 2026 di wilayah Provinsi Riau. Pemprov Riau dan BBKSDA Riau menempatkan koordinasi serta kesesuaian dengan aturan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan perlindungan gajah dan habitatnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Angga Raka Prabowo: DIM RUU Penyiaran Lindungi Kreator, Jaga Kebebasan Berekspresi](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-angga-raka-prabowo-dim-ruu-penyiaran-lindungi-kreator-jaga-kebebasan-berekspresi.jpg)
