Headline.co.id, Padang ~ Pemerintah Kota Padang menyiapkan pembebasan lahan seluas 20 hektare untuk pembangunan waduk sebagai bagian dari mitigasi banjir di Kota Padang. Rencana tersebut disampaikan setelah bencana pada Agustus lalu dan diarahkan untuk mengurangi risiko banjir, terutama di kawasan Air Pacah dan Tunggul Hitam. Selain waduk, Pemko Padang merencanakan pembangunan sabo dam di Sungai Guo untuk mengurangi debit air yang mengarah ke dua kawasan tersebut.
Langkah mitigasi banjir Kota Padang itu dibahas dalam Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Lapangan Imam Bonjol, Padang, Jumat (6/11/2026). Apel yang dipimpin Komandan Korem 032/Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno tersebut menjadi sarana konsolidasi lintas sektor untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem pada November hingga Desember 2026, sekaligus memeriksa kesiapan personel, peralatan, dan sistem komunikasi terpadu.
Apel itu dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang, para komandan kodim se-Sumatra Barat, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Padang. Ratusan personel gabungan dari TNI-Polri, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dubalang Kota, Pramuka Kwarcab Kota Padang, dan unsur kebencanaan lainnya turut terlibat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemko Padang Siapkan Infrastruktur Pengendali Banjir
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, sejumlah pekerjaan besar untuk memperkuat penanganan bencana telah berjalan. Namun, ia menilai sinergi pemerintah daerah, TNI-Polri, dan seluruh unsur terkait tetap perlu diperkuat karena kondisi cuaca harus diwaspadai.
“Alhamdulillah, sejumlah pekerjaan besar untuk penanganan bencana di Kota Padang sudah berjalan. Namun, sinergi seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat mengingat kondisi cuaca yang perlu diwaspadai demi melindungi masyarakat saat bencana terjadi,” ujar Fadly.
Menurut Fadly, pascabencana pada Agustus lalu, Pemko Padang mengupayakan pembebasan lahan seluas 20 hektare untuk pembangunan waduk. Pemerintah kota juga menyusun rencana pembangunan sabo dam di Sungai Guo sebagai upaya mengurangi debit air yang mengarah ke Air Pacah dan Tunggul Hitam.
Rencana tersebut merupakan bagian dari pengendalian aliran air. Upaya itu juga didukung pembangunan infrastruktur fisik dari pemerintah pusat, terutama untuk menangani kawasan daerah aliran sungai (DAS) yang rawan terdampak, seperti Kuranji dan Lubuk Minturun.
Fadly menegaskan, mitigasi bencana tidak dapat hanya mengandalkan pembangunan fisik. Kesiapan masyarakat, kemampuan personel, ketersediaan peralatan, serta dukungan anggaran dari APBD dan APBN juga dibutuhkan untuk memperkuat respons ketika bencana terjadi.
Posko Terpadu Disiapkan untuk Percepat Respons
Selain rencana pembangunan waduk dan sabo dam, Korem 032/Wirabraja bersama Pemko Padang dan Forkopimda berencana membentuk posko terpadu. Posko tersebut akan menjadi pusat koordinasi pengerahan personel, distribusi bantuan, dan penanganan kondisi darurat.
Aji Mimbarno menginstruksikan jajarannya meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Menurut dia, keberadaan posko terpadu diperlukan agar penanganan bencana dan penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.
“Untuk memperkuat koordinasi, kami bersama Pemko Padang dan Forkopimda akan membentuk posko terpadu untuk mengoordinasikan penanganan bencana. Semoga dengan itu seluruh personel selalu siaga dan penyaluran bantuan dapat dikerahkan secara cepat, tepat sasaran dan efisien,” kata Aji Mimbarno.
Ia juga menegaskan setiap satuan TNI harus menyiagakan sedikitnya 30 personel selama 24 jam untuk mendukung penanganan bencana.
Kesiapsiagaan Tidak Hanya Diukur dari Jumlah Personel
Menurut Aji, keberhasilan penanggulangan bencana tidak cukup diukur dari jumlah personel dan peralatan yang disiapkan. Kecepatan mengambil tindakan, ketepatan pengerahan sumber daya, dan koordinasi antarlembaga harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat terdampak.
Karena itu, apel juga digunakan untuk memeriksa kesiapan peralatan dan sistem komunikasi terpadu. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat ketika cuaca ekstrem memicu kondisi darurat.
Penguatan kesiapsiagaan di Kota Padang dilakukan melalui dua pendekatan yang berjalan beriringan. Pertama, mengurangi risiko bencana melalui pembangunan infrastruktur pengendali aliran air. Kedua, memastikan respons darurat dapat dijalankan tanpa hambatan koordinasi.
Efektivitas langkah tersebut akan ditentukan oleh kesiapan posko terpadu, ketersediaan personel dan peralatan, serta tindak lanjut rencana pembangunan waduk dan sabo dam. Seluruh upaya itu diarahkan untuk memperkuat perlindungan warga ketika curah hujan tinggi dan potensi banjir meningkat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
