Headline.co.id, Bone Bolango ~ KemenHAM Gorontalo mendorong Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, menjadi desa yang lebih inklusif dan mampu memenuhi hak dasar seluruh warganya. Dorongan itu disampaikan dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat di rumah kediaman Kepala Dusun I Widuri, Rabu (4/11/2026). Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Wilayah KemenHAM Sulawesi Tengah Wilayah Kerja (Wilker) KemenHAM Gorontalo tersebut mengajak warga lebih berani menyampaikan aspirasi, mengawasi pembangunan, dan memperjuangkan pemenuhan haknya. Upaya itu dilakukan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, terlibat dan terlindungi dalam pembangunan desa.
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Membangun Desa Inklusif, Hak Dasar Terpenuhi, Warga Dilindungi, Bersama Membangun Desa Toto Utara yang Inklusif dan Berkeadilan”.
Pembahasan berfokus pada pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa serta pemenuhan hak dasar warga. Masyarakat didorong tidak hanya menjadi penerima kebijakan dan program pembangunan, tetapi juga berperan aktif dalam menyampaikan kebutuhan dan mengawasi pelaksanaannya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Desa inklusif wajib melindungi semua warga
Analis HAM Ahli Muda Wilker KemenHAM Gorontalo, Nouval Mohamad, menjelaskan desa inklusif harus memberikan pelayanan dan perlindungan secara adil kepada seluruh warga. Pelayanan tersebut tidak boleh membedakan warga berdasarkan usia, jenis kelamin, kondisi fisik, maupun latar belakang sosial ekonomi.
Menurut Nouval, masyarakat memiliki hak memperoleh pelayanan administrasi, pendidikan, kesehatan, serta lingkungan yang baik dan sehat. Warga juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Ia mengingatkan agar perempuan, lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan keluarga kurang mampu tidak tertinggal dalam proses pembangunan desa. Kelompok-kelompok tersebut perlu mendapat perhatian agar dapat mengakses pelayanan publik dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.
“Masyarakat bukan hanya penerima pembangunan, tetapi juga pelaku pembangunan. Warga berhak menyampaikan usulan, mengikuti musyawarah desa, mengawasi penggunaan anggaran, serta menyampaikan pengaduan,” ungkap Nouval.
Ia menambahkan, pelayanan publik yang ramah HAM harus mudah diakses, cepat, transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Pemerintah desa juga perlu memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, termasuk menyediakan akses pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas serta kemudahan pelayanan bagi warga lanjut usia.
Warga diajak membangun saluran pengaduan
Dalam kegiatan itu, masyarakat Desa Toto Utara diajak memulai sejumlah langkah untuk membangun desa inklusif. Langkah tersebut mencakup pembentukan forum komunikasi warga, pemetaan persoalan HAM, penyediaan saluran pengaduan, dan pelaksanaan edukasi HAM secara berkala.
Forum komunikasi warga diharapkan dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang dihadapi. Sementara itu, pemetaan persoalan HAM diperlukan agar berbagai kebutuhan warga dapat diketahui dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pihak terkait.
Penyediaan saluran pengaduan juga dinilai penting agar masyarakat memiliki akses untuk melaporkan persoalan yang berkaitan dengan pelayanan, perlindungan, kekerasan, maupun diskriminasi. Edukasi HAM secara berkala menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman warga mengenai hak dan kewajibannya.
KemenHAM siap menjadi penghubung masyarakat
Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, menyampaikan pihaknya siap menjadi jembatan masyarakat dengan pemerintah maupun instansi terkait. Peran tersebut dilakukan untuk membantu mengoordinasikan berbagai persoalan yang muncul di lingkungan desa.
Sarton berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan persoalan yang dialami. Menurut dia, setiap persoalan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing pihak.
“Melalui penguatan kapasitas ini, KemenHAM berharap Desa Toto Utara dapat terus berkembang sebagai desa binaan sadar HAM dan selanjutnya mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih inklusif, harmonis, serta berkeadilan,” tutup Sarton.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
