Headline.co.id ~ Headline.co.id, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat pengawasan dan koordinasi untuk memastikan kesiapan Angkutan Nataru 2026/2027. Langkah ini disiapkan menghadapi perjalanan masyarakat pada masa Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, terutama untuk mengantisipasi gangguan akibat cuaca ekstrem, kepadatan, serta kondisi lintasan. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan tersebut.
Penegasan itu disampaikan Menhub Dudy dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (2/11). Kemenhub melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar layanan transportasi selama Angkutan Nataru 2026/2027 berjalan aman, tertib, dan mampu merespons perubahan kondisi di lapangan.
“Natal dan Tahun Baru adalah waktu yang berarti bagi banyak keluarga. Mereka memercayakan keselamatan perjalanannya kepada kita. Kepercayaan itu harus dijawab dengan persiapan yang sungguh-sungguh. Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Nataru,” ujar Menhub Dudy.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Enam aspek keselamatan Angkutan Nataru 2026/2027
Menurut Menhub Dudy, kesiapan Angkutan Nataru 2026/2027 tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan armada. Operator dan pemangku kepentingan juga harus memastikan enam aspek utama untuk mewujudkan angkutan yang selamat dan aman.
Pertama, armada dan prasarana harus laik operasi serta memenuhi persyaratan keselamatan melalui pemeriksaan atau ramp check. Kedua, awak dan petugas wajib dipastikan dalam kondisi sehat dan kompeten.
Ketiga, kapasitas angkutan dan kepadatan harus diantisipasi berdasarkan data serta kondisi lapangan. Keempat, informasi cuaca dan kondisi lintasan harus menjadi pertimbangan dalam keputusan operasional, khususnya untuk menghadapi cuaca ekstrem dan daerah rawan bencana.
Aspek kelima adalah kesiapan penanganan keadaan darurat. Keenam, operator diminta memberikan pelayanan yang tertib, transparan, dan manusiawi, termasuk memenuhi kebutuhan informasi perjalanan serta fasilitas bagi seluruh pengguna jasa transportasi.
“Kita membutuhkan keselamatan dan keamanan, sinergi dan kolaborasi, perhatian terhadap detail, serta kesiapan menghadapi ketidakpastian. Rutinitas tahunan tidak boleh membuat kita lengah. Rambu yang tertutup, alat keselamatan yang tidak berfungsi, atau informasi yang terlambat harus segera diperbaiki,” kata Menhub Dudy.
Koordinasi menghadapi cuaca ekstrem
Untuk mengantisipasi potensi gangguan perjalanan akibat cuaca ekstrem, Kemenhub memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, serta pengelola prasarana.
Koordinasi tersebut mencakup pemetaan titik rawan banjir dan longsor, antisipasi gelombang tinggi serta angin kencang, penyediaan jalur alternatif, dan kesiapan sarana maupun petugas di lokasi yang berpotensi terdampak.
Kemenhub juga mengevaluasi penyelenggaraan Nataru sebelumnya sebagai bahan perbaikan pelayanan tahun ini. Evaluasi itu mencakup peningkatan layanan mudik gratis, penambahan sarana transportasi di lintasan penyeberangan padat seperti Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk, pengaturan lalu lintas dan penyeberangan, serta penambahan fasilitas umum di simpul-simpul transportasi yang ramai.
Operator diminta siapkan rencana operasi
Menhub Dudy meminta setiap pimpinan operator menyiapkan rencana operasi Nataru. Rencana tersebut harus memuat kesiapan armada dan awak, pengendalian risiko, penanganan kepadatan, serta rencana kedaruratan.
Ia juga meminta jajaran Kemenhub melakukan pengawasan secara konsisten dan objektif. Setiap temuan harus diselesaikan, sedangkan pelanggaran keselamatan perlu ditangani secara tegas sesuai kewenangan dan ketentuan.
“Selama masa operasi, lakukan evaluasi harian dan sesuaikan langkah ketika kondisi berubah,” sebut Menhub Dudy.
Untuk mendukung pemantauan, Kemenhub merencanakan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2026/2027 pada 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027 selama 20 hari. Posko tersebut akan menjadi sarana koordinasi dan pemantauan kondisi transportasi secara terpadu bersama para pemangku kepentingan.
Melalui posko itu, potensi gangguan diharapkan dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat. Menhub Dudy mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dan menjalankan tanggung jawab masing-masing untuk menyukseskan Angkutan Nataru 2026/2027.
“Keberhasilan Nataru, kita ukur dari keselamatan masyarakat dan mutu pelayanan yang masyarakat rasakan sejak berangkat hingga kembali ke rumah. Di balik setiap tiket terdapat seseorang yang ditunggu keluarganya. Itulah tanggung jawab yang kita emban bersama,” tutur Menhub Dudy.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kepala Korlantas Polri Aries Syahbudin, Ketua KNKT Ahmad, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan Kemenhub, para direktur utama mitra kerja Kemenhub, serta para ketua asosiasi bidang transportasi.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
