Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyiapkan langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak 11 Maret 2026 untuk menghadapi risiko kebakaran akibat dinamika iklim, termasuk potensi El Nino. Persiapan dilakukan melalui penguatan personel, pengaktifan posko pengendalian, serta peninjauan langsung penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Relawan karhutla dan konservasi satwa menilai kesiapan tersebut penting, tetapi penanganan kebakaran juga membutuhkan koordinasi lintas sektor karena banyak lahan terbakar berada di luar kawasan hutan.
Relawan karhutla sekaligus pendiri Conservation Action Network (CAN) Borneo, Paulinus Kristianto, mengatakan dirinya menyaksikan langsung persiapan Kemenhut di lapangan. Linus, sapaan akrabnya, telah lebih dari 16 tahun menangani karhutla dan konservasi di Kalimantan.
“Saya yakin Menteri Kehutanan sudah bekerja keras dan melakukan upaya maksimal. Sejak ada peringatan dini bahwa El Nino akan datang, saya ingat betul beliau sudah turun langsung ke lapangan. Beliau mendatangi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, hingga Kalimantan Timur untuk memastikan kesiapan personel, termasuk menyiagakan rekan-rekan Manggala Agni,” ujar Linus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kemenhut Perkuat Personel dan Operasi Karhutla
Kemenhut mengaktifkan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan di Kalimantan Barat pada awal April 2026 setelah jumlah titik panas meningkat. Langkah itu merupakan bagian dari persiapan menghadapi risiko karhutla akibat dinamika iklim sepanjang 2026.
Saat kemarau memuncak, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung penanganan karhutla di Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada 24 Agustus 2026. Dua hari kemudian, pada 26 Agustus 2026, ia meninjau penanganan kebakaran di Berau, Kalimantan Timur.
Selain peninjauan lapangan, Kemenhut mengerahkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) melalui skema Bantuan Kendali Operasi (BKO) untuk memperkuat Manggala Agni di enam provinsi prioritas. Sekitar 2.200 personel ditempatkan di Kalimantan, termasuk tambahan sekitar 700 personel di Kalimantan Barat.
Linus mengapresiasi langkah tersebut. Namun, ia mengingatkan penanganan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada Kemenhut karena kebakaran juga terjadi di Areal Penggunaan Lain (APL), yang berada di luar kewenangan kementerian tersebut.
Karhutla di APL Butuh Koordinasi Lintas Sektor
“Permasalahan ini tidak hanya terletak di Kementerian Kehutanan. Coba lihat lahan yang terbakar, apakah hanya di kawasan hutan? Kan tidak. Banyak lahan terbakar justru berada di kawasan APL, sehingga ada batas kewenangan bagi Menteri Kehutanan. Menghadapi El Nino butuh penanganan lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga lintas kementerian,” terang Linus.
Menurut dia, koordinasi perlu melibatkan pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, lembaga penanggulangan bencana, pelaku usaha, relawan, serta masyarakat. Kerja bersama dinilai penting agar pencegahan dan pemadaman dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.
Selain kesiapan personel, Linus menyoroti tata kelola lahan pada masa lalu sebagai salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk mencegah kebakaran berulang. Ia menyebut lahan gambut yang dikeringkan, semak belukar, dan hutan sekunder muda sebagai kawasan yang rentan terbakar.
“Kalau kita lihat dari citra satelit, yang terbakar saat ini bukanlah hutan rimba murni, melainkan lahan gambut, semak belukar, dan hutan sekunder muda yang memang rentan terbakar. Ini adalah dampak dari pembukaan lahan dan izin-izin yang dikeluarkan sekitar tahun 2010–2012, di mana gambut dikeringkan. Karena itu, penutupan kanal-kanal dan penghentian izin baru kelapa sawit di atas lahan gambut menjadi langkah tegas yang sangat krusial,” tegasnya.
Mitigasi dan Pemulihan Gambut Dinilai Penting
Untuk menekan risiko karhutla pada musim kemarau berikutnya, Linus mendorong penguatan mitigasi dan pelibatan masyarakat lokal sejak dini. Menurutnya, pencegahan harus berjalan beriringan dengan kesiapan personel dan operasi pemadaman.
“Hal pertama yang harus kita pahami bersama adalah akar penyelesaian karhutla terletak pada mitigasi bencananya. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan sangat penting. Tanpa itu semua, lupakan saja; kebakaran akan terus terulang seperti nostalgia setiap kali kemarau panjang datang. Pertanyaannya, apakah kita mau belajar dari semua itu?” tuturnya.
Linus juga menyoroti pemulihan ekosistem gambut untuk mengurangi risiko karhutla berulang. Ia menilai keberadaan lembaga yang menangani gambut dan mangrove dapat mendukung revitalisasi lahan sekaligus memperkuat pengendalian api.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) dalam rapat terbatas di Istana pada 24 September 2026. Pada 15 Oktober 2026, Presiden melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala BPGMN dan Mayjen TNI Sriyanto sebagai Wakil Kepala BPGMN.
Masyarakat Diminta Waspadai Karhutla
Kemenhut mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi karhutla. Berdasarkan prakiraan BMKG dalam bahan berita, hujan alami di sebagian wilayah Indonesia diperkirakan baru turun pada pertengahan November, bahkan di beberapa wilayah pada Desember.
Masyarakat diimbau tidak membakar lahan saat membuka area baru dan mengikuti informasi resmi pemerintah. Perkembangan titik panas juga dapat dipantau melalui Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi Kementerian Kehutanan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
