Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Koperasi memperkuat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Timur dan Jawa Tengah pada pertengahan Oktober 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi beras, MinyaKita, LPG tiga kilogram, pupuk bersubsidi, serta bantuan sosial menjangkau masyarakat desa melalui gerai koperasi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono memantau uji coba KDKMP di empat lokasi di Jawa Timur pada Kamis (15/10/2026), sementara Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah meninjau enam titik operasional di Kabupaten Magelang. Pemerintah menilai KDKMP dapat memangkas rantai distribusi dan menekan peran perantara yang berpotensi memengaruhi harga barang subsidi.
Uji Coba KDKMP di Empat Lokasi Jawa Timur
Ferry Juliantono memantau langsung uji coba KDKMP di Sambiroto, Nglawak, Garu, dan Tambakrejo, Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.
Keempat gerai desa itu telah mengamankan pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, LPG tiga kilogram, serta pupuk bersubsidi. Selain menjadi tempat penyaluran kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian, KDKMP juga difungsikan sebagai titik penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta alat mesin pertanian.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pengoperasian KDKMP di perdesaan menjadi salah satu langkah Kementerian Koperasi untuk mengejawantahkan Asta Cita di bidang kemandirian ekonomi. Infrastruktur koperasi tersebut dirancang sebagai jalur distribusi yang lebih dekat dengan masyarakat desa.
Enam Gerai KDKMP Dipantau di Magelang
Pemantauan operasional KDKMP juga dilakukan Farida Farichah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ia menyisir enam titik yang berada di Desa Ngargogondo, Tuksongo, Borobudur, Wringinputih, Kembanglimus, dan Tanjung Muntilan.
Farida memastikan sistem pemesanan dan transaksi nontunai masyarakat desa telah berjalan tanpa kendala teknis. Dalam inspeksi itu, ia didampingi Deputi Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Destry Anna Sari, Direktur Pemasaran Perum Bulog Jatmiko, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Linda, serta Komandan Kodim Magelang Letkol Satrio.
Dari sisi logistik, setiap gerai menerima pasokan rutin 500 kilogram beras Bulog. Distribusi tersebut didukung armada truk dan mobil pikap.
Jatmiko menyampaikan, Perum Bulog telah memasok 1.250 titik KDKMP di seluruh Indonesia. Bulog juga bersiap menyalurkan pasokan ke 8.000 titik tambahan dari total target 80.000 desa.
Kelancaran pasokan KDKMP dikawal melalui kolaborasi dengan Pertamina, jaringan bank Himbara, ID Food, Pos Logistik, serta LPDB yang bermitra dengan Agrinas.
KDKMP Ditujukan untuk Memangkas Rantai Distribusi
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut KDKMP memiliki fungsi penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ia turut mendampingi inspeksi di Jawa Timur dan menyoroti peran koperasi desa dalam memutus rantai perantara yang dinilai dapat membebani masyarakat.
Menurut Zulkifli, inspeksi lapangan pada pekan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Pangdam, Kapolda, gubernur, hingga wali kota. Keterlibatan lintas unsur itu ditujukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur perdesaan.
Ia menjelaskan, kenaikan harga barang subsidi seperti pupuk dan LPG sering dipicu panjangnya rantai perantara sebelum barang sampai kepada masyarakat.
“Melalui KDKMP, penyaluran dilakukan langsung dari sumber ke gerai desa, sehingga harga tetap sesuai ketentuan pemerintah,” kata Zulkifli.
Dengan skema tersebut, KDKMP diposisikan sebagai titik distribusi langsung dari sumber barang ke masyarakat. Pemerintah mengharapkan mekanisme itu membuat penyaluran kebutuhan pokok dan barang subsidi berlangsung sesuai ketentuan.
Koperasi Juga Kelola Potensi Ekonomi Keraton
Selain mengembangkan KDKMP sebagai infrastruktur logistik perdesaan, Kementerian Koperasi mendorong koperasi untuk mengelola potensi ekonomi berbasis budaya. Langkah itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Kementerian Koperasi dan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) di Jakarta pada pekan sebelumnya, yang dikutip pada Senin (19/10/2026).
Ferry menetapkan badan usaha koperasi sebagai wadah untuk mengelola aset keraton, merawat produk budaya lokal, dan memperluas akses pasar bagi perajin dengan tetap mengedepankan asas gotong royong. Konsolidasi tersebut melibatkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Ketua Umum FSKN Achmad Aflus Mapparessa.
Fadli mengatakan Presiden Prabowo Subianto menugaskan pemerintah merevitalisasi sejumlah pusaka pada tahun ini. Daftar tersebut mencakup Istana Maimun, Pagaruyung, Keraton Pontianak, Keraton Kadriah, Keraton Solo, hingga Sumedang.
Revitalisasi itu menghadapi tantangan berupa sengketa internal ahli waris keraton. Namun, pemerintah meyakini upaya tersebut dapat melahirkan kantong industri budaya baru.
Teuku Riefky menyatakan cerita pusaka keraton dapat diolah menjadi berbagai komoditas turunan bernilai tinggi, mulai dari cendera mata hingga produksi film. Produk-produk tersebut nantinya diarahkan ke jalur distribusi koperasi.
Dua pendekatan itu, yakni penguatan ekonomi berbasis budaya melalui koperasi dan pengoperasian KDKMP sebagai jalur logistik perdesaan, dijalankan Kementerian Koperasi pada pertengahan Oktober 2026.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
