Headline.co.id, Jakarta ~ Letnan Jenderal (Letjen) TNI Kristomei Sianturi resmi memimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Seusai pelantikan, Kristomei menyatakan akan mempercepat penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Fokus tersebut mencakup kebakaran hutan dan lahan, banjir, erupsi gunung api, serta berbagai ancaman bencana lainnya. Langkah awal yang akan dilakukan ialah konsolidasi internal BNPB sebelum bergerak memperkuat penanggulangan bencana.
Kristomei Sianturi pimpin BNPB setelah sebelumnya menyandang pangkat mayor jenderal. Dalam pelantikan tersebut, pangkatnya dinaikkan menjadi letnan jenderal.
“Pada hari ini saya sudah resmi dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala BNPB. Tadi juga diawali dengan kenaikan pangkat kami dari mayor jenderal menjadi letnan jenderal. Jadi sah hari ini saya bertugas sebagai Kepala BNPB,” ujar Kristomei.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kristomei Sianturi Pimpin BNPB dengan Empat Prinsip
Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala BNPB, Kristomei menekankan pentingnya respons cepat dan keterpaduan antarinstansi. Ia menyatakan penanganan bencana harus dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, lembaga terkait, dan masyarakat.
Menurut Kristomei, berbagai bencana masih menjadi tantangan yang harus ditangani secara terkoordinasi. Karena itu, ia menetapkan empat prinsip sebagai landasan kerja, yakni kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi.
“Saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung merapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana dengan prinsip saya adalah kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi,” katanya.
Keempat prinsip tersebut akan digunakan untuk memperkuat penanggulangan bencana melalui kerja sama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat. Kristomei menilai penanganan bencana tidak dapat dibebankan kepada satu instansi saja.
Koordinasi Pusat dan Daerah Jadi Perhatian
Kristomei menegaskan perlunya pembagian peran serta koordinasi yang jelas di seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Keterlibatan tersebut mencakup kementerian, lembaga, TNI, Polri, hingga masyarakat.
“Jadi semua terlibat, semua kementerian, lembaga, TNI, Polri harus sama-sama kita, termasuk masyarakat. Jadi ada kesinkronisasi aturan pusat dan aturan daerah,” lanjutnya.
Penyelarasan aturan dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu perhatian dalam kepemimpinan baru BNPB. Menurut Kristomei, sinkronisasi tersebut diperlukan agar upaya penanganan bencana dapat berjalan terpadu.
Selain koordinasi antarpemerintah, BNPB juga akan memperhatikan kerja sama dengan lembaga teknis. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) termasuk lembaga yang disebut penting dalam mendukung kesiapsiagaan dan respons terhadap potensi bencana.
Konsolidasi Internal Menjadi Langkah Awal
Sebagai pejabat baru, Kristomei akan memulai kepemimpinannya dengan melakukan konsolidasi internal di BNPB. Konsolidasi itu dilakukan untuk mempelajari pelaksanaan program sekaligus memastikan kesiapan organisasi dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana.
Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana Kristomei untuk bergerak cepat setelah resmi memimpin BNPB. Ia menyatakan konsolidasi internal akan berjalan bersamaan dengan upaya memperkuat respons terhadap bencana.
“Jadi tentunya saya sebagai pejabat baru akan konsolidasi internal dulu ke dalam, mempelajari sekaligus langsung bergerak cepat untuk penanggulangan,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
