Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Republik Indonesia mempercepat reformasi birokrasi dan penguatan integritas pelayanan publik untuk mendukung proses aksesi Indonesia ke dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Langkah tersebut dibahas delegasi nasional dalam serangkaian forum strategis OECD di Paris, Prancis, pada pertengahan Oktober 2026. Pemerintah menempuh pendekatan pemerintahan terpadu atau whole-of-government dengan memangkas hierarki, mengembangkan digitalisasi layanan, serta memperkuat sistem pencegahan korupsi. Pembenahan itu diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memenuhi standar tata kelola pemerintahan global.
Upaya tersebut menjadi bagian dari penerapan Asta Cita prioritas kedelapan, yakni reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam forum OECD, otoritas Indonesia memaparkan peta jalan reformasi aparatur dan strategi untuk mengatasi hambatan administratif yang dinilai memengaruhi pemerataan serta kualitas layanan masyarakat.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Erwan Agus Purwanto, mengatakan reformasi institusional tidak cukup dilakukan melalui perubahan struktur organisasi. Menurut dia, transformasi harus menyentuh cara kerja aparatur dan mendorong kolaborasi lintas instansi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Penyederhanaan birokrasi tidak cukup dilakukan dengan mengurangi jenjang organisasi atau mempercepat prosedur. Pemerintah harus mengubah cara kerja agar lebih menekankan keahlian dan kolaborasi lintas instansi,” tegas Erwan, seperti dikutip , Jumat (16/10/2026).
Reformasi Birokrasi Berorientasi Hasil
Dalam pelaksanaannya, kementerian terkait memangkas struktur hierarki di berbagai lini lembaga negara. Ratusan posisi manajerial secara bertahap dialihkan menjadi jabatan fungsional yang mengandalkan keahlian teknis tertentu.
Perubahan tersebut ditujukan untuk mempercepat dan meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan. Dengan struktur yang lebih sederhana, kebijakan diharapkan dapat lebih cepat merespons persoalan masyarakat tanpa tertahan oleh rantai birokrasi yang panjang.
Pemerintah juga menata ulang proses bisnis instansi sebelum memperluas pemanfaatan teknologi informasi. Penataan ini dilakukan agar digitalisasi tidak hanya memindahkan prosedur berbasis kertas ke dalam sistem elektronik, tetapi juga menyelesaikan persoalan regulasi yang tumpang tindih.
Selain itu, digitalisasi diarahkan untuk mengintegrasikan basis data antarkementerian. Penggabungan data tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran dalam penyelenggaraan layanan publik.
Salah satu penerapan integrasi data itu adalah platform Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Platform tersebut menyaring profil sosial dan rekam jejak ekonomi masyarakat kelas bawah untuk memetakan kebutuhan serta menyesuaikannya dengan skema bantuan pemerintah.
Melalui aplikasi tunggal itu, masyarakat prasejahtera tidak lagi perlu berulang kali membawa salinan dokumen identitas fisik untuk mengakses jaminan sosial dasar.
Integritas Aparatur dan Pencegahan Korupsi
Reformasi birokrasi juga disertai penguatan sistem integritas untuk mencegah korupsi. Pemerintah menempatkan pencegahan rasuah sebagai tanggung jawab bersama seluruh instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, bukan hanya sebagai tugas lembaga penegak hukum.
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan alokasi anggaran dan rencana aksi lintas sektor. Upaya tersebut diperkuat melalui pedoman pengelolaan konflik kepentingan yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024.
Peraturan itu mewajibkan setiap pemangku kebijakan mengidentifikasi dan menyatakan secara transparan potensi konflik kepentingan, baik yang bersifat komersial maupun politis, dalam proses penentuan anggaran.
Akuntabilitas pejabat juga diperkuat melalui kewajiban pelaporan harta kekayaan serta perluasan kanal pengaduan dugaan kejahatan administratif. Kanal tersebut memberikan jaminan anonimitas bagi masyarakat sipil yang menyampaikan laporan.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono turut terlibat dalam forum integritas di Eropa. Keterlibatan tersebut disebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat pencegahan praktik percaloan dalam perizinan birokrasi.
Kolaborasi perumus kebijakan aparatur dan aparat penindak korupsi diarahkan untuk menjaga pengawasan, dengan tetap menghormati yurisdiksi independen kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Aksesi OECD dan Tata Kelola Pemerintahan
Pemerintah menilai reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan, dan penguatan integritas merupakan bagian penting dalam proses panjang aksesi OECD. Perubahan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi persyaratan organisasi internasional, tetapi juga memperbaiki kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Dalam kerangka itu, keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak semata-mata diukur dari banyaknya regulasi yang diterbitkan. Ukurannya juga terletak pada kemampuan negara menutup celah penyimpangan anggaran dan memastikan pelayanan berlangsung secara efektif.
Forum OECD di Paris menjadi momentum bagi Indonesia untuk menyampaikan komitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tangkas, bersih, dan antikorupsi. Pemerintah menempatkan komitmen tersebut sebagai bagian dari upaya menjadikan tata kelola yang baik sebagai jaminan hak bagi masyarakat. (Humas PANRB)
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
