Headline.co.id ~ Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memproses lebih dari 19,8 juta transaksi dalam piloting digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos Digital) hingga 28 September 2026. Pengujian tersebut menjangkau sekitar 5,4 juta kepala keluarga (KK) melalui pertukaran data antarinstansi pemerintah. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan capaian itu dalam Rapat Tingkat Menteri tentang Perluasan Perlinsos dan Rencana Implementasi Tahun 2027 di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026). Menurut Meutya, transaksi nyata tersebut menjadi bekal pemerintah untuk mempersiapkan pelaksanaan Perlinsos Digital menuju tahap rollout.
“Berdasarkan rekapitulasi data per 28 September 2026, untuk Perlinsos Digital ini kita telah berhasil memproses lebih dari 19,8 juta transaksi atau sekitar 5,4 juta KK yang terlayani. Ini menjadi bekal untuk langkah-langkah kami berikutnya dalam persiapan menuju rollout,” ujar Meutya.
SPLP Komdigi Hubungkan Data Antarinstansi
SPLP berfungsi sebagai penghubung pertukaran data antarinstansi pemerintah. Sistem tersebut dirancang untuk mendukung proses validasi yang lebih cepat dan terintegrasi dalam pelaksanaan Perlinsos Digital.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain mempercepat validasi, SPLP berperan sebagai tulang punggung interoperabilitas pemerintah. Sistem ini mendukung pengurangan fragmentasi data, transparansi, tata kelola, serta penerapan standar keamanan akses informasi.
“Komdigi tugas utamanya adalah sebagai tulang punggung interoperabilitas, artinya pertukaran data melalui sistem yang kami bangun, yang namanya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah atau SPLP,” ujar Meutya.
Capaian lebih dari 19,8 juta transaksi itu menunjukkan bahwa SPLP telah diuji melalui penggunaan nyata untuk mendukung digitalisasi perlindungan sosial. Hasil piloting tersebut akan menjadi dasar bagi langkah lanjutan pemerintah sebelum pelaksanaan Perlinsos Digital diperluas.
Kapasitas SPLP Diperkuat Menjelang Rollout
Untuk menghadapi peningkatan transaksi menuju rollout, Kemkomdigi akan memperkuat kapasitas SPLP. Pengujian blow test dan stress test secara end-to-end telah dilakukan. Pengujian tersebut akan dilanjutkan pada minggu pertama Oktober 2026 apabila tidak terdapat kendala teknis.
Penguatan kapasitas dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani peningkatan lalu lintas transaksi. Pemerintah juga menyiapkan penambahan kapasitas sumber daya SPLP sebagai bagian dari antisipasi kenaikan skala transaksi.
“Kami akan mengoptimalkan sistem SPLP agar pertukaran data tetap tangguh dan beroperasi saat menghadapi lonjakan lalu lintas transaksi. Antisipasi kenaikan skala transaksi dilakukan dengan penambahan kapasitas sumber daya SPLP,” kata Meutya.
Pengembangan SPLP berikutnya diarahkan pada sinkronisasi mekanisme asinkronus dan sinkronus. Langkah itu ditujukan untuk mempercepat pertukaran data secara real time, termasuk dalam kebutuhan berbagi pakai data dengan volume besar serta penyampaian data kepada banyak instansi secara bersamaan.
“Rencana SPLP ke depan kita akan sinkronkan SPLP asinkronus dan sinkronus. Pada intinya adalah untuk percepatan layanan, sehingga bisa jadi pertukaran data yang cepat, instan secara real time,” jelas Meutya.
Kepemilikan Data Tetap di Instansi Penghasil
Kemkomdigi juga akan mempercepat onboarding instansi yang belum terhubung melalui mekanisme self-regulation. Dalam mekanisme ini, kepemilikan data tetap berada pada instansi penghasil.
Sementara itu, SPLP hanya bertindak sebagai penghubung dan tidak menyimpan data. Setiap pertukaran data juga akan dicatat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kepemilikan data tetap berada pada instansi penghasilnya dan SPLP murni bertindak sebagai penghubung dan tidak melakukan penyimpanan data. Setiap pertukaran data juga dipastikan akan tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Meutya.
Pelaksanaan Awal Prioritaskan Desa dengan Sinyal Baik
Di sisi konektivitas, Kemkomdigi telah memetakan 514 kabupaten/kota dan sekitar 138.000 kantor pemerintahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 93,73 persen atau lebih dari 129.000 titik telah terjangkau sinyal 4G dengan kualitas cukup baik hingga baik sekali.
Berdasarkan hasil pemetaan itu, pelaksanaan awal program direkomendasikan pada desa-desa yang telah tervalidasi dan memiliki kualitas sinyal baik sekali. Pemerintah juga merekomendasikan agar daerah yang masih berada dalam kondisi blank spot dihindari pada tahap awal pelaksanaan.
“Berdasarkan SPLP, kami merekomendasikan jika dalam program-program awal kita, kita prioritaskan pelaksanaan kegiatan pada desa-desa yang sudah tervalidasi, memiliki kualitas sinyal baik sekali, dan menghindari daerah-daerah yang masih blank spot,” pungkas Meutya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
