Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri memperkuat deteksi dini distribusi pangan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Upaya tersebut dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Perum BULOG di Jakarta, Kamis (10/9/2026). Forum itu digelar untuk mendukung stabilisasi pasokan dan harga serta kelancaran distribusi pangan antarwilayah. Penguatan dilakukan dengan mempertemukan informasi mengenai pasokan, kebutuhan, kapasitas penyimpanan, hingga kendala pengiriman sebagai dasar antisipasi gangguan distribusi pangan.
FGD tersebut diinisiasi Kombes Pol. Kamal Bahtiar, S.I.K., sebagai bagian dari Program Proyek Perubahan bertajuk “Transformasi Tata Kelola Kolaborasi Deteksi Dini Pengamanan Distribusi Pangan”. Kegiatan diikuti Direktur Ekonomi Baintelkam Polri Brigjen Pol Hirbak Wahyu Setiawan, jajaran pejabat utama Baintelkam Polri, perwakilan biro, direktorat dan bidang, serta agen dan analis intelijen kepolisian.
Tiga narasumber hadir dalam forum itu, yakni Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Bidang Pangan Muhamad Mawardi, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Dr. Rachmi Widiriani, serta Kepala Divisi Manajemen Logistik Perum BULOG Joko Suryono.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Deteksi Dini Distribusi Pangan Diperkuat
Muhamad Mawardi menjelaskan, pemerintah terus memperkuat tata kelola dan kolaborasi antarkementerian serta lembaga untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari RPJMN 2025–2029 dan sejalan dengan Asta Cita, terutama agenda swasembada pangan, energi dan air, ekonomi hijau, serta ekonomi biru.
“Pangan akuatik juga telah menjadi bagian dari kebijakan pembangunan, lain melalui Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 5 terkait swasembada pangan, ekonomi biru, hilirisasi dan industri berbasis sumber daya alam,” kata Mawardi.
Dalam sekitar 1,5 tahun terakhir, pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi untuk menyederhanakan tata kelola sektor pangan. Regulasi itu mencakup pupuk bersubsidi, neraca komoditas, pergudangan, infrastruktur pascapanen, swasembada pangan, gabah dan beras, jagung, koperasi desa, kawasan swasembada pangan, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada tata kelola pupuk bersubsidi, sebanyak 145 regulasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah disederhanakan menjadi tiga regulasi utama. Pemerintah juga menurunkan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak 22 Oktober 2025.
Dalam pelaksanaan MBG, aspek keamanan dan mutu pangan, standar gizi, kehalalan, ketersediaan bahan baku, validasi data penerima manfaat, serta tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi perhatian.
Data yang dipaparkan dalam FGD mencatat 63.133.649 penerima manfaat dan 27.469 SPPG yang tersebar di 38 provinsi. Sebanyak 18.508 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sedangkan 842 SPPG berstatus suspend.
Penataan penerima manfaat menggunakan data by name by address, dengan prioritas kelompok 3B, santri, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Jumlah penerima manfaat pada 2027 diproyeksikan mencapai 74.352.685 orang. Pemerintah juga mengembangkan Kampung Nelayan Merah Putih untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis protein ikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Proyeksi Ketersediaan Komoditas 2026
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Dr. Rachmi Widiriani menyampaikan Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026 yang diperbarui pada 4 Agustus 2026 menunjukkan sejumlah komoditas strategis diproyeksikan mencukupi kebutuhan nasional.
Ketersediaan beras diproyeksikan mencapai 47,26 juta ton, dengan kebutuhan tahunan 31,21 juta ton dan stok akhir 16,06 juta ton. Jagung diproyeksikan tersedia 23,74 juta ton, dengan kebutuhan 16,60 juta ton dan stok akhir 7,14 juta ton. Sementara itu, kedelai diproyeksikan mencapai 3,08 juta ton, dengan kebutuhan 2,74 juta ton dan stok akhir 344,27 ribu ton.
Komoditas lain yang diproyeksikan tersedia meliputi bawang merah 1,27 juta ton, bawang putih 801,20 ribu ton, dan cabai besar 1,01 juta ton. Untuk pangan hewani, ketersediaan daging sapi dan kerbau diproyeksikan 1,13 juta ton dengan kebutuhan 781,25 ribu ton. Daging ayam ras mencapai 5,08 juta ton dengan kebutuhan 3,97 juta ton, sedangkan telur ayam ras 7,27 juta ton dengan kebutuhan 6,48 juta ton.
Gula konsumsi diproyeksikan tersedia 4,31 juta ton dengan kebutuhan 2,83 juta ton. Adapun cabai rawit diproyeksikan mencapai sekitar 970,12 ribu ton, sementara kebutuhan tahunannya 909,66 ribu ton.
Stok Beras BULOG dan Kendala Pengiriman
Kepala Divisi Manajemen Logistik Perum BULOG Joko Suryono menyampaikan kebutuhan minimal pengadaan beras pada 2026 ditetapkan sebesar 4 juta ton. Target pengadaan lainnya meliputi jagung 1 juta ton, kedelai 70 ribu ton, daging sapi 180 ribu ton, daging kerbau 100 ribu ton, daging ayam 12.100 ton, telur ayam 5.000 ton, gula konsumsi 275 ribu ton, minyak goreng 790 ribu kiloliter, dan ikan kembung 300 ton.
BULOG memiliki 503 kompleks gudang yang terdiri atas 1.523 unit dengan kapasitas sekitar 3,813 juta ton. Kapasitas itu ditambah gudang non-BULOG sekitar 3,530 juta ton, sehingga total kapasitas penyimpanan mencapai sekitar 6,638 juta ton.
Berdasarkan laporan persediaan operasional per 9 September 2026, total stok beras BULOG tercatat 4.782.295 ton. Sebanyak 4.775.473 ton di antaranya merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sedangkan 6.822 ton merupakan beras komersial. Stok beras dalam negeri tercatat 4.728.471 ton atau 98,97 persen, sementara beras luar negeri 47.002 ton atau 0,98 persen.
Untuk menjaga keseimbangan stok antarwilayah, BULOG menerapkan sistem movement dari gudang pengirim menuju gudang penerima. Sistem itu terdiri atas MOVENAS untuk perpindahan antar-Kantor Wilayah, MOVEREG untuk perpindahan antarkantor cabang dalam satu wilayah, dan MOVELOK untuk perpindahan dalam satu wilayah operasional.
Namun, distribusi stok masih menghadapi kendala pengangkutan dan ketepatan waktu pengiriman.
“Namun demikian, pelaksanaan movement masih menghadapi sejumlah kendala, lain tracking angkutan yang belum optimal, terutama pada moda angkutan laut; lead time pengiriman yang tidak konsisten,” ujar Joko.
Pembahasan kondisi pasokan, kebutuhan, kapasitas penyimpanan, dan hambatan distribusi tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola deteksi dini Baintelkam Polri. Melalui forum lintas sektor, Baintelkam mendorong pertukaran informasi mengenai dinamika pangan nasional agar langkah antisipasi dapat selaras dengan kebijakan dan kebutuhan penanganan di lapangan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
