Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Kabupaten Pidie, Aceh, menyiapkan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp7 miliar untuk mendukung penanganan apabila terjadi bencana. Kesiapan tersebut disampaikan Bupati Pidie Sarjani Abdullah usai Apel Gelar Kebangsaan Indonesia Damai Tahun 2026 di Halaman Gedung Pidie Convention Center (PCC), Rabu (9/9/2026). Anggaran itu disiapkan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan kekeringan.
Selain BTT Rp7 miliar, Pemkab Pidie menyiapkan personel, peralatan, sistem komunikasi, jalur evakuasi, tempat pengungsian, dan logistik agar penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila kondisi darurat terjadi. Personel lintas sektor juga dipersiapkan untuk bergerak sewaktu-waktu ketika masyarakat membutuhkan penanganan bencana.
BTT Rp7 Miliar untuk Antisipasi Bencana
Sarjani mengatakan kesiapsiagaan tersebut merupakan langkah antisipasi pemerintah daerah. Menurut dia, penyiapan anggaran dan sumber daya tidak berarti pemerintah mengharapkan bencana terjadi, melainkan memastikan daerah memiliki kesiapan menghadapi kemungkinan bencana.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Alhamdulillah kita siap. Semua elemen siap siaga menghadapi bencana. Kita juga mengimbau masyarakat untuk bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya banjir. Kita persiapkan melalui anggaran BTT sekira Rp7 miliar. Kita tidak mengharapkan bencana, tapi kita mewaspadai dan berdoa agar jauh dari bencana,” kata Sarjani.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut setelah memimpin Apel Gelar Kebangsaan Indonesia Damai Tahun 2026 di Pidie. Dalam kesempatan itu, Sarjani menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana sekaligus menjaga persatuan dan perdamaian di Kabupaten Pidie.
Peralatan dan Jalur Evakuasi Dipastikan Siap
Dalam amanatnya, Sarjani meminta kesiapan personel, peralatan, sistem komunikasi, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian dipastikan sejak dini. Penguatan koordinasi antarinstansi juga dinilai penting agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.
Usai memimpin apel, Sarjani bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pidie dan satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) terkait memeriksa personel, kendaraan operasional, peralatan penanggulangan bencana, serta kelengkapan logistik.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh sumber daya dalam kondisi siap digunakan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat. Kesiapan itu menjadi bagian dari langkah Pemkab Pidie menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut.
Apel Kebangsaan Jadi Momentum Penguatan Koordinasi
Selain membahas kesiapsiagaan bencana, Apel Gelar Kebangsaan Indonesia Damai Tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan, menjaga persatuan, dan merawat perdamaian di Kabupaten Pidie.
“Penyelenggaraan Apel Gelar Kebangsaan ini bukan sekadar agenda rutin atau seremoni belaka, melainkan momentum penting bagi kita seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat di Kabupaten Pidie untuk memperkuat komitmen kebangsaan, menjaga persatuan, serta merawat perdamaian di bumi Pidie yang kita cintai ini,” ujar Sarjani dalam amanatnya.
Sarjani juga menekankan pentingnya kedisiplinan, sinergitas, dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menyebut perdamaian dan kondusivitas daerah sebagai fondasi untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Pidie secara berkelanjutan.
“Perdamaian dan kondusivitas daerah adalah fondasi utama bagi kita untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Pidie secara berkelanjutan,” tegasnya.
Deklarasi Damai Memuat Empat Komitmen
Rangkaian apel ditutup dengan pembacaan Deklarasi Damai oleh seluruh elemen masyarakat. Deklarasi tersebut memuat empat komitmen, yakni setia dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga serta membela simbol dan lambang negara, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengutuk segala bentuk kegiatan yang merendahkan simbol dan lambang negara.
Melalui kesiapan anggaran BTT Rp7 miliar, personel, peralatan, hingga logistik, Pemkab Pidie menyatakan seluruh elemen daerah disiapkan untuk menghadapi kemungkinan bencana sekaligus menjaga pelayanan kepada masyarakat dalam kondisi darurat.
