Headline.co.id, Jakarta ~ Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) selaku Gubernur URI Donny Ermawan Taufanto menghadiri acara Menenun Kebijakan 2026 yang diselenggarakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gedung Bhineka Tunggal Ika, Kantor BPOM, Jakarta, Senin (14/9/2026). Kegiatan bertajuk “Menenun Kebijakan: Bergerak Bersama Mengurai Tantangan dan Menciptakan Solusi” tersebut membahas pentingnya sinergi dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan publik. Dalam sambutannya, Donny menekankan bahwa kebijakan publik perlu diarahkan untuk menjawab persoalan masyarakat dan melindungi kepentingan publik. Ia juga mendorong penguatan sumber daya manusia serta kolaborasi lintas sektor agar pembangunan memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.
Wamenhan Tekankan Peran Kebijakan Publik
Dalam acara Menenun Kebijakan 2026, Wamenhan RI menyampaikan bahwa kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan regulasi, keputusan, atau program pemerintah. Menurut dia, kebijakan publik merupakan instrumen negara untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kebijakan publik pada hakikatnya bukan sekedar regulasi, keputusan, maupun program pemerintah, melainkan instrumen negara untuk menjawab persoalan masyarakat, melindungi kepentingan publik, serta memastikan pembangunan memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan,” kata Donny dalam sambutannya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan utama yang disampaikan dalam kegiatan yang digelar BPOM itu. Kebijakan, menurut penjelasan Wamenhan RI, perlu dipastikan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung keberlanjutan pembangunan.
Transformasi Kebijakan Butuh Kolaborasi
Donny juga menekankan bahwa transformasi kebijakan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Sinergi antarlembaga dinilai penting untuk mengurai tantangan dan menciptakan solusi melalui kebijakan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Selain kerja sama antarinstansi, Wamenhan RI menyoroti pentingnya dukungan sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia yang dibutuhkan, menurut dia, bukan hanya memiliki wawasan, tetapi juga karakter dan integritas.
Ia menyebut kualitas tersebut sebagai “best hearts & best minds”. Penekanan itu menunjukkan bahwa penguatan kapasitas manusia perlu berjalan beriringan dengan pembentukan karakter dan integritas dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.
URI Terbuka Berkolaborasi dengan BPOM
Dalam keterangannya kepada media, Wamenhan RI mengapresiasi BPOM yang telah menyelenggarakan Menenun Kebijakan Tahun 2026. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antarlembaga.
Donny juga menyampaikan bahwa URI terbuka untuk bekerja sama dengan BPOM. Kerja sama tersebut, khususnya diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas BPOM.
Pengembangan sumber daya manusia itu berkaitan dengan tugas BPOM dalam menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat dalam mengonsumsi obat dan makanan. Dengan demikian, kolaborasi URI dan BPOM yang disampaikan Wamenhan RI berfokus pada dukungan terhadap pelaksanaan tugas lembaga tersebut melalui penguatan sumber daya manusia.
Sejumlah Pejabat Hadiri Menenun Kebijakan 2026
Acara Menenun Kebijakan 2026 turut dihadiri Kepala BPOM RI, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik RI, serta Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Kehadiran para pejabat tersebut melengkapi forum yang diselenggarakan BPOM sebagai ruang untuk membahas tantangan kebijakan dan upaya menciptakan solusi. Dalam forum itu, penguatan sinergi antarlembaga menjadi salah satu hal yang ditekankan, bersamaan dengan kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang memiliki wawasan, karakter, dan integritas.
