Headline.co.id, Gayo Lues ~ Rehabilitasi pascabencana di Provinsi Aceh masih menghadapi hambatan cuaca ekstrem dan sulitnya akses geografis. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Kementerian Dalam Negeri menyebut curah hujan tinggi memperlambat penanganan infrastruktur di sejumlah wilayah terdampak. Kendala tersebut disampaikan Ketua Tim Satgas PRR Aceh Kemendagri, Imran, dalam kegiatan Ngopi Kebangsaan di Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026). Selain faktor alam, percepatan rehabilitasi juga terkendala pemahaman pemerintah daerah terhadap regulasi keuangan dan medan berat menuju daerah terisolasi.
Curah Hujan Perlambat Penanganan Infrastruktur
Imran mengatakan, hujan masih terus mengguyur sejumlah wilayah terdampak, termasuk Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tengah. Kondisi itu membuat pekerjaan pemulihan infrastruktur di lapangan belum dapat dipercepat sesuai kebutuhan.
“Beberapa kendala yang ditemukan di lapangan, faktor yang paling utama itu masalah cuaca. Misalnya di Gayo Lues, tiap hari juga hujan sekarang, Aceh Tengah, itu benar-benar faktor utama sehingga penanganan perlu kecepatan,” kata Imran.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Imran melalui keterangan resmi di sela-sela kegiatan Ngopi Kebangsaan bertajuk “Akselerasi Rekonstruksi Aceh Pasca Bencana Hydrometeorologi Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional”. Kegiatan itu diselenggarakan DPD Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Aceh.
Realisasi Anggaran Daerah Belum Optimal
Satgas PRR juga menyoroti kendala administratif dan pemahaman pemerintah daerah terhadap regulasi keuangan. Lambatnya realisasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) disebut kerap terjadi karena daerah belum memahami mekanisme percepatan anggaran.
Padahal, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, penetapan perubahan tambahan TKD untuk situasi darurat bencana dapat dilakukan menggunakan Peraturan Kepala Daerah. Penetapan itu tidak perlu melalui pembahasan bersama pihak legislatif.
Imran berharap kemudahan tersebut dapat mempercepat pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan, terutama di daerah yang terdampak bencana.
“Kita berharap dengan kemudahan itu realisasi anggaran, realisasi kegiatan itu bisa dipercepat. Terutama untuk daerah-daerah yang terdampak bencana,” ujar Imran.
Akses ke Daerah Terisolasi Jadi Tantangan
Selain hujan dan persoalan anggaran, kondisi geografis turut menghambat rehabilitasi Aceh. Tim di lapangan mengalami kesulitan menembus daerah terisolasi akibat medan yang berat.
Wilayah yang disebut menghadapi tantangan akses lain kawasan Serbajadi serta Lokop-Pining di Kabupaten Aceh Timur. Kondisi tersebut menambah hambatan dalam pelaksanaan penanganan pascabencana.
Satgas PRR juga masih menghadapi kendala administratif daerah. Berbagai hambatan itu menjadi bagian dari evaluasi berkala yang dilakukan untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi tetap berjalan.
Satgas Evaluasi Pemulihan Fasilitas Krusial
Evaluasi Satgas PRR mencakup percepatan serapan anggaran serta pemulihan fasilitas-fasilitas krusial. Pekerjaan yang menjadi perhatian meliputi perbaikan jalan, jembatan, normalisasi sungai, sarana kesehatan, fasilitas pendidikan, dan rehabilitasi lahan pertanian.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan yang ditemukan selama penanganan pascabencana di Aceh. Satgas PRR menempatkan percepatan kegiatan dan pemulihan infrastruktur sebagai bagian dari upaya rehabilitasi di wilayah terdampak.
