Headline.co.id, Manggarai ~
Pemerintah Kabupaten Manggarai menyusun langkah strategis pemulihan daerah setelah gempa bumi melalui rapat staf lengkap di Ruteng, Selasa (8/9/2026). Rapat tersebut dipimpin Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit bersama Wakil Bupati Fabianus Abu dan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Lambertus Paput. Pertemuan digelar di Stadion Golo Dukal-Leda yang digunakan sebagai lokasi kantor Bupati sementara karena sejumlah gedung perkantoran pemerintah mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Langkah itu ditempuh untuk menjaga pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan selama proses pemulihan pascabencana.
Pemkab Manggarai menjadikan rapat staf lengkap tersebut sebagai pijakan awal untuk mengonsolidasikan penanganan pascagempa. Seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memetakan kebutuhan secara detail sesuai sektor masing-masing.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemkab Manggarai Fokus Pulihkan Stabilitas Masyarakat
Dalam pengarahannya, Herybertus menegaskan bahwa pemerintah daerah memprioritaskan pemulihan stabilitas kehidupan masyarakat, perbaikan sarana publik yang rusak, serta keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan.
“Mengembalikan stabilitas kehidupan masyarakat, memperbaiki sarana publik yang rusak, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan optimal,” demikian fokus utama yang ditegaskan Herybertus dalam rapat tersebut.
Prioritas itu menempatkan kebutuhan masyarakat terdampak sebagai bagian penting dalam penyusunan program pemulihan. Pemerintah daerah juga berupaya memastikan penanganan tidak berhenti pada tahap koordinasi, tetapi dapat diterapkan secara terpadu di lapangan.
Kantor Sementara Jaga Akses Pelayanan Dasar
Penggunaan Stadion Golo Dukal-Leda sebagai pusat kendali sekaligus kantor sementara menjadi solusi taktis Pemkab Manggarai setelah sejumlah gedung perkantoran pemerintah rusak akibat gempa. Dari lokasi tersebut, pemerintah daerah tetap menjalankan koordinasi pemerintahan dan mengupayakan agar akses pelayanan dasar masyarakat tidak terputus.
Keberadaan kantor sementara juga menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah untuk menjaga kesinambungan pelayanan di tengah kondisi pascabencana. Pemkab Manggarai menilai penyelenggaraan pemerintahan tetap perlu berjalan sembari perbaikan sarana publik dilakukan.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan daerah tidak hanya mencakup perbaikan fisik, tetapi juga memastikan fungsi pemerintahan tetap berjalan. Dengan demikian, masyarakat masih dapat memperoleh pelayanan dasar meskipun aktivitas pemerintahan berlangsung dari lokasi sementara.
Pimpinan OPD Diminta Petakan Kebutuhan
Dalam rapat itu, seluruh pimpinan OPD diminta melakukan pemetaan kebutuhan secara rinci di sektor masing-masing. Pemetaan diperlukan agar pemerintah daerah memperoleh gambaran kebutuhan pemulihan secara lebih terarah.
Hasil pemetaan tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan di lapangan. Pemkab Manggarai menekankan pentingnya konsolidasi agar pelaksanaan program pemulihan berjalan terpadu, terukur, dan tidak dilakukan secara parsial.
Dengan pemetaan kebutuhan yang dilakukan setiap perangkat daerah, pelaksanaan pemulihan dapat disusun berdasarkan bidang dan kebutuhan yang harus ditangani. Proses itu juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memfokuskan sumber daya pada kepentingan masyarakat terdampak.
Konsolidasi Jadi Dasar Alokasi Sumber Daya
Rapat konsolidasi perdana pascagempa tersebut menjadi dasar awal Pemkab Manggarai dalam mengarahkan alokasi sumber daya daerah. Pemerintah daerah berupaya memastikan sumber daya yang tersedia digunakan untuk mendukung pemulihan yang tepat sasaran.
Rapat di Stadion Golo Dukal-Leda dihadiri seluruh pimpinan perangkat daerah, staf ahli, asisten, serta kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Manggarai. Kehadiran unsur-unsur tersebut memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam merumuskan langkah pemulihan.
Pemkab Manggarai selanjutnya mengandalkan hasil konsolidasi dan pemetaan kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan program di lapangan. Fokusnya tetap pada pemulihan kehidupan masyarakat, perbaikan sarana publik, dan keberlangsungan pelayanan pemerintahan setelah gempa bumi.
