Headline.co.id, Balangan ~
BNPB mengeluarkan lima arahan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Arahan itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kamis (10/9/2026). Langkah tersebut mencakup penguatan personel darat, mobilisasi peralatan, penataan data, penanganan lahan gambut, serta integrasi laporan hingga tingkat tapak. Kebijakan itu ditempuh agar pemadaman karhutla berlangsung cepat, terukur, dan tidak bergantung pada kondisi cuaca.
Berdasarkan data per 9 September 2026, terdapat 27 firespot atau titik kebakaran dengan estimasi luas terdampak 132,062 hektare. Satgas Darat telah memadamkan sekitar 18,612 hektare, sedangkan pemadaman alami mencapai sekitar 4,27 hektare.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
BNPB Perkuat Satgas Darat dan Mobilisasi Peralatan
Arahan pertama BNPB berfokus pada penguatan dan penambahan personel Satgas Darat. Unsur tersebut terdiri atas TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta relawan.
Suharyanto menyebut Satgas Darat sebagai kekuatan utama dalam penuntasan karhutla. Karena itu, konsolidasi personel diperlukan agar kapasitas pemadaman harian di lapangan meningkat.
“Kekuatan utama untuk memadamkan api itu ada pada Satgas Darat. Semakin besar pasukannya, kita akan jauh lebih siap sehingga hasil pemadaman harian di lapangan bisa jauh lebih maksimal,” ujar Suharyanto.
Selain memperkuat personel darat, BNPB meminta percepatan mobilisasi sarana dan prasarana pemadaman. Armada tangki air, mesin pompa, dan alat pelindung diri (APD) yang masih tersimpan di gudang BPBD provinsi maupun kabupaten/kota diminta segera dikeluarkan dan digunakan di lokasi terdampak.
“Saya minta tidak ada lagi peralatan yang tersimpan di gudang BPBD Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Keluarkan semua bantuan armada tangki dan peralatan lainnya ke lapangan,” tegas Suharyanto.
Ia juga meminta kebutuhan bahan bakar minyak dan operasional air segera dilaporkan apabila mengalami kekurangan. BNPB menyatakan siap memberikan dukungan penuh.
Data Hotspot dan Firespot Harus Dibedakan
Arahan ketiga berkaitan dengan standardisasi publikasi data karhutla. BNPB meminta seluruh pihak membedakan hotspot atau titik panas hasil deteksi satelit dengan firespot, yakni titik kebakaran yang telah diverifikasi di lapangan.
Berdasarkan pemantauan satelit Sipongi Kementerian Kehutanan per 9 September 2026, akumulasi luas lahan terbakar di Kalimantan Selatan tercatat 8.019,63 hektare. Namun, untuk kebutuhan publikasi, BNPB mengimbau agar acuan utama menggunakan data firespot kategori high confidence yang telah diverifikasi di lapangan.
Langkah itu dinilai penting agar informasi yang diterima masyarakat lebih presisi dan tidak menimbulkan kepanikan akibat data titik panas yang belum dipastikan sebagai karhutla.
Penanganan Lahan Gambut dan Integrasi Data
Arahan keempat menekankan penanganan khusus kawasan lahan gambut. Dari data firespot harian seluas 132,062 hektare, tim gabungan telah menangani sekitar 95,882 hektare melalui pemadaman Satgas Darat, Satgas Udara, dan pemadaman alami. Sementara itu, sekitar 36,18 hektare masih menjalani penanganan intensif.
Suharyanto menegaskan, pemadaman di kawasan gambut tidak cukup dilakukan pada permukaan. Satgas Darat juga harus melakukan pendinginan secara menyeluruh untuk mencegah titik api kembali muncul. Upaya tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar.
“Meskipun secara data nasional luas karhutla tahun ini belum sebesar El Nino 2015 atau 2023, perhatian Bapak Presiden dan Pemerintah Pusat sangat luar biasa. Dukungan alutsista dari Kemenhan dan Mabes TNI terus mengalir, sehingga kesiapan kita di lapangan harus betul-betul optimal,” kata Suharyanto.
Arahan kelima meminta BPBD hingga tingkat kabupaten/kota memperkuat integrasi data spasial dan pelaporan harian secara presisi hingga tingkat tapak. Pemetaan prioritas saat ini mencakup delapan kabupaten/kota.
Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Banjar dengan enam firespot atau sekitar 50,55 hektare, ditambah 12,5 hektare sisa sebelumnya; Kota Banjarbaru dengan 10 firespot atau sekitar 37,562 hektare; Kabupaten Barito Kuala dengan tiga firespot atau sekitar 18,4 hektare; serta Kabupaten Tanah Bumbu dengan tiga firespot atau sekitar 5,5 hektare.
Selain itu, terdapat Kabupaten Balangan dengan satu firespot atau sekitar 4 hektare, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan satu firespot atau sekitar 2,5 hektare, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan satu firespot atau sekitar 0,7 hektare, serta Kabupaten Tanah Laut dengan dua firespot atau sekitar 0,35 hektare.
Suharyanto menekankan pentingnya penguasaan data harian oleh setiap jajaran BPBD kabupaten/kota agar keputusan dan pengerahan personel dapat dilakukan secara cepat serta tepat sasaran.
“Kami yang di pusat tiap hari memantau, memotret dan mengecek satu-satu mana yang sudah padam dan mana yang masih menyala. Saya harap di tiap tingkat Kabupaten dan Kota juga seperti itu, rincian data harus siap dan dikuasai. Kalau data diikuti terus, setiap tugas pemadaman pasti betul-betul terlaksana dengan baik,” ujar dia.
