Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyiapkan pengujian ketahanan portal digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebelum layanan diterapkan secara nasional pada Oktober 2026. Pengujian dilakukan untuk menghadapi potensi akses sekitar 50 juta masyarakat secara bersamaan sekaligus memastikan keamanan data pengguna. Uji ketahanan sistem tersebut akan dilaksanakan melalui stress test dan load test bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan hal itu seusai Rapat Koordinasi Persiapan Rollout Nasional Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026). Menurut dia, besarnya jumlah calon pengguna membuat kapasitas dan keamanan portal bansos menjadi perhatian utama pemerintah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kemkomdigi Uji Kapasitas Portal Bansos
Meutya mengatakan pemerintah perlu memastikan layanan tetap berjalan saat terjadi lonjakan akses. Pengujian tidak hanya diarahkan untuk mengukur kemampuan sistem menampung permintaan, tetapi juga untuk memastikan keamanan sistem serta perlindungan data masyarakat.
“Pelayanan harus andal, dan karena itu kita tahu ini menyangkut tadi kurang lebih angkanya 50 juta masyarakat yang kemungkinan secara bersamaan akan mengakses portal ini,” ujar Meutya.
Kemkomdigi akan melakukan stress test dan load test bersama BSSN. Stress test digunakan untuk menguji ketahanan sistem saat menghadapi beban tinggi, sedangkan load test dilakukan untuk mengukur kemampuan layanan menangani jumlah akses yang diproyeksikan.
“Kita tadi juga sudah sepakat di bawah arahan Pak Luhut untuk melakukan stress test dan load test, bekerja sama tentu dengan BSSN untuk memastikan tadi keandalannya,” kata Meutya.
Selain menguji kemampuan teknis, pemerintah juga akan mengatur pola akses masyarakat. Langkah itu disiapkan untuk menghindari penumpukan permintaan pada waktu yang sama ketika portal bansos mulai diterapkan secara nasional.
Rollout Nasional Disiapkan pada Oktober 2026
Digitalisasi bansos saat ini telah melalui tahap piloting di sejumlah daerah. Pemerintah kemudian menyiapkan perluasan layanan agar mencakup seluruh wilayah secara nasional.
Perluasan tersebut dilakukan di tengah antusiasme masyarakat terhadap layanan digitalisasi bansos. Meutya mengatakan pemerintah mempertimbangkan minat masyarakat dalam menyiapkan rollout nasional.
“Masyarakat sangat antusias, ini ditunggu-tunggu, dan karena itu, kita akan lakukan roll out nasional, tidak hanya lagi di 215 kabupaten,” katanya.
Rencana penerapan nasional membuat kesiapan portal menjadi hal penting. Gangguan layanan ketika rollout berlangsung dapat berdampak langsung kepada masyarakat yang membutuhkan akses terhadap layanan digitalisasi bansos.
Karena itu, pemerintah menempatkan keandalan sistem sebagai salah satu bagian dari persiapan sebelum layanan diperluas. Pengujian dilakukan agar portal dapat menghadapi jumlah akses yang besar sekaligus menjaga keamanan informasi masyarakat.
Mekanisme Sanggah untuk Perbaikan Data
Selain kesiapan sistem, akurasi data penerima bansos menjadi perhatian dalam pelaksanaan digitalisasi. Pemerintah menyadari data yang digunakan dalam layanan dapat memerlukan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Untuk menangani hal tersebut, Kemkomdigi bersama kementerian dan lembaga terkait telah menyiapkan mekanisme sanggah secara digital. Masyarakat dapat menggunakan mekanisme tersebut apabila menemukan data yang tidak sesuai, kemudian mengajukan koreksi melalui sistem.
“Ketika ada data yang salah, silakan, kita juga sudah menyiapkan mekanisme sanggah secara sistem. Mekanisme sanggah juga sudah siap untuk kemudian data selalu diperbaiki,” ujar Meutya.
Mekanisme sanggah memungkinkan pemutakhiran data tetap dilakukan setelah layanan berjalan. Dengan demikian, digitalisasi bansos tidak hanya memindahkan proses layanan ke sistem elektronik, tetapi juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dan memperbaiki data yang keliru.
Melalui pengujian sistem dan mekanisme sanggah tersebut, pemerintah menyiapkan dua aspek utama dalam rollout portal bansos, yakni kemampuan layanan menghadapi akses dalam jumlah besar serta pemutakhiran data penerima secara berkelanjutan.
