Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) mengadakan konferensi pers di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, pada Selasa (8/9/2026), untuk membahas langkah-langkah penanganan bencana yang sedang berlangsung. Fokus utama adalah erupsi Gunung Anak Krakatau, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah. Konferensi ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi publik yang sinergis dan terkoordinasi pemerintah dan masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kemhan RI, Letjen TNI Tri Budi Utomo, menegaskan bahwa Kemhan bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus mendukung penanganan bencana melalui berbagai upaya. Ini termasuk evakuasi, pencarian dan pertolongan, distribusi bantuan, dukungan kesehatan, serta logistik. Semua ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama BNPB, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan unsur terkait lainnya.
Dalam penanganan gempa bumi di NTT, TNI telah mengerahkan 3.545 personel dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, serta sekitar 627 unit alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam). Bantuan sosial yang telah dikirimkan meliputi 85.165 ton dari Kemhan, 20.068 ton dari Mabes TNI, 3.398 ton dari Kogabwilhan II, 70.286 ton dari TNI AD, 297.257 ton dari TNI AL, dan 57.133 ton dari TNI AU. Selain itu, kesiapsiagaan menghadapi potensi erupsi vulkanologi juga diperkuat dengan penyiapan personel dan berbagai materiil pendukung.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Untuk penanganan karhutla, operasi darat dan udara dilakukan melalui pemantauan dan pemadaman titik api, water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca. Berdasarkan data per 7 September 2026, enam provinsi menjadi prioritas penanganan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Dukungan dari Pemerintah Jepang berupa tiga helikopter CH-47 Chinook dan sekitar 180 personel juga disiapkan untuk mendukung operasi water bombing di Kalimantan. Helikopter tersebut diangkut menggunakan kapal JS Kunisaki yang dijadwalkan tiba di Terminal Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat, pada 9 September 2026.
Kerja sama ini merupakan bagian dari Defence Cooperation Agreement Indonesia dan Jepang di bidang Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR). Meskipun merupakan bagian kecil dari operasi penanggulangan bencana oleh TNI secara keseluruhan, dukungan ini memberikan dampak signifikan dalam memperkuat kemampuan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Keberhasilan kerja sama ini diukur dari manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya dari jumlah aset atau personel yang terlibat.
Dalam pelaksanaannya, TNI bertanggung jawab atas pengawasan operasional helikopter, termasuk aspek keamanan, flight clearance, dan penempatan Safety Officer. Misi penerbangan dikoordinasikan bersama BNPB, sementara Kemhan memberikan dukungan logistik operasional. Konferensi pers ini juga dihadiri oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas, serta Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan, Ph.D.
