Highlight Berita HUT RI ke-81, Paroki Macanan Gaungkan Pesan Kerukunan Antarumat Beragama:
Headline.co.id, Sleman ~ Upaya mencegah konflik sosial, intoleransi, hingga radikalisme dinilai perlu dimulai dari lingkungan masyarakat dan komunitas keagamaan, termasuk dengan memperkuat literasi digital bagi generasi muda. Pesan tersebut mengemuka dalam Sarasehan Kebangsaan yang digelar Paroki Tyas Dalem Gusti Yesus Macanan di Gereja Paroki Macanan, Dusun Potrojayan, Madurejo, Prambanan, Sleman, Minggu, 30 Agustus 2026.
Kegiatan yang berlangsung pukul 10.00 hingga 12.00 WIB itu digelar dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81 sekaligus mendukung program katekese kebangsaan. Sekitar 100 peserta dari berbagai unsur mengikuti kegiatan bertema “Mengelola Potensi Konflik Sosial dan Mencegah Aksi Intoleransi Antar Umat Beragama” tersebut.
Peserta berasal dari perwakilan umat lingkungan, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tramtib atau Jawatan Keamanan dari empat kapanewon/kecamatan, yakni Prambanan Sleman, Piyungan, Berbah, dan Prambanan Klaten, serta Orang Muda Katolik.
Sarasehan menghadirkan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bantul Yulius Suharta serta Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol Kabupaten Sleman Bagus Jalu Anggoro sebagai narasumber.
Keberagaman DIY Dinilai Perlu Dijaga Bersama
Ketua Bidang Kemasyarakatan Paroki Macanan, AKP Ignatius Dwi Daryanto mengatakan keberagaman masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan anugerah, tetapi pada saat yang sama perlu dikelola secara bijak agar tidak berkembang menjadi sumber konflik.
Menurut catatan yang disampaikannya dalam sarasehan, terdapat 10 kejadian aksi intoleransi di DIY sepanjang periode 2022 hingga 2026.
“Berdasakan catatan kami 2022-2026, ada 10 kejadian aksi intoleransi di DIY. Yogyakarta ini barometer. Sedikit pemantik saja bisa viral nasional dan menjadi perhatian banyak pihak,” ujar Ignatius Dwi Daryanto.
Ia mengingatkan sejumlah peristiwa, termasuk kejadian di Babarsari dan kasus penolakan di Bantul, dapat menjadi pembelajaran bersama mengenai potensi konflik yang muncul akibat menguatnya ego kelompok.
Karena itu, upaya menjaga kerukunan dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat keamanan, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat dari berbagai kelompok.
Ancaman Intoleransi hingga Radikalisme Digital Jadi Perhatian
Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol Kabupaten Sleman Bagus Jalu Anggoro mengapresiasi keterlibatan gereja dalam membangun kesadaran mengenai persoalan kebangsaan.
Ia menyoroti dua persoalan yang menjadi perhatian di Sleman, yakni kejahatan jalanan yang dikenal dengan istilah “klitih” serta ancaman IRET atau Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme.
Bagus menjelaskan, kejahatan jalanan berpotensi menimbulkan ketakutan secara luas sehingga dapat memengaruhi rasa aman masyarakat.
Sebagai salah satu langkah pencegahan, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengimbau anak-anak untuk berada di rumah pada jam rawan antara pukul 22.00 hingga 04.00 WIB.
Selain ancaman kekerasan di ruang publik, perkembangan teknologi digital juga menjadi perhatian. Bagus mengingatkan adanya pergeseran sasaran kelompok radikal ke kalangan Generasi Z melalui media digital, termasuk game online.
Menurutnya, keluarga, gereja, dan komunitas mempunyai peran strategis dalam menciptakan ruang sosial yang aman bagi generasi muda sekaligus memperkuat pemahaman mengenai bahaya kekerasan.
“Tugas kita adalah menjadikan gereja dan komunitas sebagai rumah kedua yang hangat. Selipkan pesan anti kekerasan dan literasi digital secara konsisten,” pesan Bagus.
Ia menegaskan upaya mempertahankan persatuan merupakan tanggung jawab bersama setelah kemerdekaan Indonesia diperjuangkan oleh berbagai kelompok masyarakat.
“Kemerdekaan ini kita raih bersama. Kini tugas kita menenun kembali kerukunan,” katanya.
Toleransi Yogyakarta Menjadi Tolok Ukur
Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bantul Yulius Suharta dalam sarasehan tersebut menekankan bahwa Indonesia sejak awal dibangun di atas keberagaman masyarakat.
Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, menurutnya, keberagaman perlu ditempatkan sebagai kekuatan bangsa dan bukan alasan untuk menyeragamkan perbedaan.
“Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita bahwa keberagaman bukan untuk diseragamkan,” kata Yulius.
Ia juga menyoroti posisi Yogyakarta sebagai kota budaya sekaligus kota pelajar. Kondisi tersebut membuat kehidupan toleransi di Yogyakarta turut menjadi salah satu tolok ukur yang mendapat perhatian secara nasional.
Karena itu, kemampuan masyarakat mengelola perbedaan dan menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan menjadi bagian penting dalam menjaga citra sekaligus kehidupan sosial di daerah tersebut.
Persoalan Didorong Diselesaikan dari Tingkat Masyarakat
Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Prambanan, Mohamad Robani mengingatkan masyarakat agar tidak mudah bereaksi terhadap informasi yang belum diketahui kebenarannya.
Ia mendorong setiap persoalan dikomunikasikan melalui struktur masyarakat dan lembaga terkait sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
“Jika ada informasi yang belum jelas, sampaikan kepada RT, RW, FKUB, Tramtib. Selesaikan di tingkat paling bawah,” ujar Robani.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengingatkan warga agar tidak membakar sampah sembarangan.
Sarasehan Kebangsaan tersebut turut dihadiri Romo Paroki Agustinus Tejo Kusumantono, Pr dan Romo Agustinus Nunung Wuryantoko, Pr.
Kegiatan kemudian ditutup dengan penegasan bersama mengenai pentingnya terus membuka ruang dialog, menghormati perbedaan, serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.
Pesan “menenun kembali kerukunan” menjadi salah satu penekanan dalam kegiatan tersebut, sekaligus mengingatkan bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui peringatan seremonial, tetapi juga dengan menjaga kehidupan masyarakat tetap damai, saling menghormati, dan terbebas dari konflik serta tindakan intoleransi.
