Headline.co.id, Bangunan ~ Jakarta — Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat koordinasi dalam penanganan dampak gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT). Fokus utama penanganan ini mencakup lembaga pendidikan, rumah ibadah, kantor Kemenag, serta warga dan pegawai yang terdampak. Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Pengambilan Kebijakan Strategis di Lingkungan Kementerian Agama yang dipimpin oleh Wakil Menteri Agama, Romo Syafi’I.
Dalam rapat tersebut, dibahas sinkronisasi data lintas unit, evaluasi penanganan kelembagaan, serta tindak lanjut respons Kemenag terhadap bencana di daerah. Romo Syafi’I menekankan pentingnya respons cepat dan terkoordinasi terhadap masyarakat dan aparatur Kemenag yang terdampak. “Kementerian Agama hadir. Semua langkah yang dibutuhkan agar kawan-kawan kita yang terdampak di sana tetap bisa melaksanakan tugasnya harus dikoordinasikan,” ujarnya di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Gempa yang terjadi di Laut Flores pada 15 Agustus 2026 telah menyebabkan kerusakan pada ratusan rumah ibadah, termasuk gereja, masjid, dan vihara. Puluhan lembaga pendidikan juga mengalami kerusakan, termasuk Kantor Kemenag di kabupaten/kota. Ribuan warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka rusak akibat gempa. Sebagai tindak lanjut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) telah mengirimkan tim ke lapangan untuk menyalurkan 1.010 paket bantuan darurat dan mendirikan tenda-tenda pengungsian di wilayah terdampak.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Tenda-tenda tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengungsian, tetapi juga disiapkan sebagai ruang kelas sementara. Pembelajaran dilakukan secara bergilir agar peserta didik tetap mendapatkan layanan pendidikan meskipun kondisi sejumlah bangunan madrasah belum memungkinkan digunakan secara optimal. Penguatan respons ini bertumpu pada pembaruan data. Kemenag bersama jajaran Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Kantor Wilayah Kemenag NTT terus melakukan asesmen terhadap kondisi madrasah serta fasilitas pendidikan dan rumah ibadah lintas agama.
Asesmen dilakukan di lima kabupaten terdampak, dan seluruh informasi dihimpun melalui pusat data satu pintu yang dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian terkait. Pusat data ini menjadi instrumen untuk memastikan kondisi di lapangan terpetakan secara akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan dan prioritas penyaluran bantuan. Selain itu, Kemenag juga memetakan dampak bencana terhadap aparatur. Data terbaru mencatat 497 ASN Kemenag terdampak di wilayah Pulau Flores dan Pulau Timor. Kemenag tengah menyiapkan skema bantuan dana tanggap bencana bagi ASN yang rumahnya mengalami kerusakan parah.
Dengan pemutakhiran data dan penyediaan ruang belajar sementara, Kemenag berupaya menjaga agar bencana tidak memutus keberlangsungan pendidikan. Penanganan madrasah terdampak diarahkan berjalan beriringan asesmen kerusakan, penyaluran bantuan, dan pemulihan aktivitas belajar mengajar. Langkah ini sekaligus menjadi pijakan bagi Kemenag untuk menentukan kebutuhan pemulihan madrasah secara lebih terukur setelah masa tanggap darurat berakhir.
