Headline.co.id, Jogja ~ Tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan muda menjadi perhatian serius di tengah disrupsi teknologi yang semakin pesat. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Mei 2026, tercatat 1.033.182 orang pengangguran berlatar belakang sarjana. Secara keseluruhan, jumlah penduduk usia kerja yang menganggur mencapai 7,22 juta orang, dengan 14,31 persen di antaranya merupakan lulusan perguruan tinggi.
Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A., Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), menyoroti bahwa tingginya angka pengangguran ini semakin terasa di tengah ketidakpastian ekonomi nasional. Menjelang Pidato Pengantar Nota Keuangan 2027 oleh presiden, pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan seperti pelemahan nilai tukar rupiah, korupsi, dan praktek bisnis ilegal. “Kewaspadaan diperlukan di tengah ancaman gelombang PHK akibat otomatisasi dan disrupsi teknologi,” ujarnya pada Selasa (11/8).
Agus menjelaskan bahwa ketidakseimbangan jumlah lulusan dan daya serap pasar kerja menjadi akar masalah utama. Setiap tahun, sekitar 3,7 juta lulusan SMA, SMK, MA, dan sederajat menyelesaikan pendidikan, namun hanya 1,9 juta yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Sisanya, sekitar 1,6 juta, langsung mencari pekerjaan. Selain itu, sekitar 1,8 juta lulusan perguruan tinggi juga memasuki pasar kerja, sehingga total pencari kerja baru mencapai 3,4 juta orang. Jika digabungkan dengan pengangguran yang sudah ada, terdapat sekitar 10,62 juta orang yang bersaing mendapatkan pekerjaan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Agus menekankan bahwa angka-angka ini tidak banyak berubah selama sepuluh tahun terakhir. “Ini adalah tantangan nyata bagi pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif agar kesempatan kerja meningkat,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa persaingan ketat di pasar kerja menyebabkan banyak lulusan harus menerima pekerjaan di bawah kualifikasi mereka. Sementara itu, perkembangan teknologi mendorong dunia usaha untuk lebih mengandalkan otomatisasi demi efisiensi, sehingga kebutuhan tenaga kerja manusia semakin selektif.
Tingginya angka pengangguran ini tidak hanya berdampak pada pasar tenaga kerja, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional. Pendapatan yang rendah membuat masyarakat sulit menabung, sementara ketergantungan pada pembiayaan konsumtif meningkat. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan outstanding pinjaman online legal mencapai Rp105,14 triliun pada Juni 2026, meningkat 25,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Agus mengingatkan bahwa ini adalah peringatan serius tentang bahaya konsumsi yang tidak terkendali.
