Headline.co.id, Bandung ~ Pemerintah secara resmi memulai pembangunan proyek Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN) dengan melakukan peletakan batu pertama untuk sistem Bus Rapid Transit (BRT) di Kawasan Cekungan Bandung pada Rabu (22/7/2026). Proyek ini bertujuan untuk menyediakan transportasi publik yang modern, terintegrasi, aman, nyaman, tepat waktu, dan terjangkau. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa proyek ini merupakan langkah penting dalam transformasi layanan angkutan umum perkotaan serta upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan dan mendukung pembangunan rendah emisi.
Menurut Menteri Perhubungan, MASTRAN adalah program strategis pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan sistem angkutan massal perkotaan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Pada tahap awal, fokus proyek ini adalah pembangunan sistem BRT di dua kawasan metropolitan, yaitu Bandung Basin Metropolitan Area (BBMA) dan Mebidang. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, mengurangi waktu tempuh perjalanan, serta memperkuat tata kelola transportasi perkotaan.
Di Kawasan Cekungan Bandung, sistem BRT akan melayani lima daerah, yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Infrastruktur yang akan dibangun meliputi koridor jalur khusus sepanjang 21 kilometer, 34 stasiun BRT, 18 rute layanan langsung, sekitar 719 titik pemberhentian, serta ratusan armada bus yang akan melayani mobilitas masyarakat di kawasan metropolitan tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dudy menjelaskan bahwa sistem BRT ini akan menjadi tulang punggung transportasi publik yang terintegrasi dengan layanan kereta api, angkutan pengumpan, dan moda transportasi lainnya, sehingga perjalanan masyarakat menjadi lebih efisien dari titik keberangkatan hingga tujuan akhir. “Sistem ini akan meningkatkan efisiensi perjalanan masyarakat,” katanya.
Menteri Perhubungan menambahkan bahwa keberhasilan proyek ini tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas pembangunan jalur khusus, stasiun, depo, fasilitas pendukung, Intelligent Transport System (ITS), serta penguatan kelembagaan. Sementara itu, pemerintah daerah berperan dalam penyediaan lahan, regulasi, rekayasa lalu lintas, pembentukan badan pengelola BRT, dan menjamin keberlanjutan operasional layanan.
Berdasarkan analisis dari World Bank, pengembangan BRT di Cekungan Bandung diproyeksikan mampu meningkatkan penggunaan angkutan umum hingga sekitar 99 ribu penumpang per hari, mengurangi rata-rata waktu tempuh perjalanan sebesar 11 persen, meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sebesar 25 persen, serta mengurangi emisi karbon hingga 196 ribu ton CO₂ secara bertahap.
Proyek MASTRAN dilaksanakan melalui kolaborasi Pemerintah Indonesia dengan World Bank dan Agence Française de Développement (AFD). Selain dukungan teknis, kedua lembaga tersebut juga menyediakan pembiayaan. Secara keseluruhan, program MASTRAN didukung oleh investasi sekitar Rp3,8 triliun, yang terdiri dari pinjaman World Bank sebesar US$224 juta, pinjaman AFD sebesar US$40 juta, serta pendanaan pendamping dari Pemerintah Indonesia. Khusus untuk pembangunan infrastruktur BRT di Cekungan Bandung, nilai investasinya mencapai sekitar Rp1,3 triliun.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan kerja sama penyediaan Public Service Obligation (PSO) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota di Kawasan Cekungan Bandung. Menurut Dudy, kerja sama ini menjadi fondasi keberlanjutan layanan BRT dengan tarif yang tetap terjangkau bagi masyarakat. “Kerja sama ini penting untuk memastikan tarif tetap terjangkau,” ujarnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik dimulainya pembangunan BRT sebagai awal transformasi transportasi publik di Bandung Raya. Menurutnya, transportasi modern tidak hanya ditandai oleh infrastruktur dan digitalisasi, tetapi juga perubahan budaya masyarakat dalam menggunakan angkutan umum. “Transformasi ini juga harus diikuti oleh perubahan budaya masyarakat,” kata Dedi.
Acara peletakan batu pertama Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN) dilaksanakan di Leuwipanjang BRT Depot Site, Kabupaten Bandung, pada Rabu (22/7/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, serta perwakilan dari World Bank dan Agence Française de Développement (AFD).
