Headline.co.id, Padang ~ Pemerintah Kota Padang terus meningkatkan sistem respons cepat untuk menangani jalan berlubang melalui Tim Sigap Operasi (OP) Jalan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Langkah ini dilakukan untuk memastikan kerusakan jalan segera diperbaiki sebelum membahayakan pengguna jalan. Kepala DPUPR Kota Padang, Malvi Hendri, menyatakan bahwa tim ini tidak hanya melakukan pemeliharaan rutin, tetapi juga menindaklanjuti laporan masyarakat dengan cepat.
Malvi menjelaskan bahwa penambalan jalan atau patching dilakukan di berbagai ruas yang mengalami kerusakan untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat saat berkendara. “Kami terus melakukan penambalan di sejumlah titik untuk memastikan jalan tetap aman dilalui,” ujarnya, Jumat (3/7/2026).
Sistem pelaporan masyarakat yang terintegrasi menjadi kunci kecepatan penanganan ini. Setiap aduan yang masuk, terutama melalui layanan darurat PCC 112, langsung diteruskan kepada Tim Sigap OP untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti di lapangan. “Kami memastikan setiap laporan segera ditangani agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut,” tambah Malvi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Beberapa ruas jalan yang telah diperbaiki lain Jalan Samudera, yang menjadi lintasan peserta BOM Run 2026 dalam rangkaian Hari Jadi Kota Padang. Selain itu, penambalan juga dilakukan di kawasan Simpang Lampu Merah Alai dan beberapa titik lain yang dilaporkan mengalami kerusakan.
Komitmen Pemko Padang dalam Infrastruktur Jalan
Langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen Pemko Padang dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Penanganan cepat terhadap kerusakan jalan juga diharapkan dapat menekan risiko kecelakaan lalu lintas akibat jalan berlubang. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas jalan demi keselamatan pengguna,” jelas Malvi.
Pendekatan yang menggabungkan pemeliharaan rutin dengan sistem respons berbasis pengaduan masyarakat ini menjadi salah satu praktik tata kelola infrastruktur yang efektif. Selain mempercepat penanganan kerusakan, mekanisme tersebut juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas layanan publik. Hal ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dalam meningkatkan pelayanan pemeliharaan jalan.
