Headline.co.id, Jakarta ~ Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus melontarkan respons keras terhadap kritik yang disampaikan sejumlah elite Partai Golkar dan Partai Demokrat terkait posisi PDIP sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan. Dalam keterangannya pada Minggu (21/6/2026), Deddy menegaskan bahwa jika ada partai yang merasa tidak nyaman dengan situasi politik saat ini, maka sebaiknya keluar dari pemerintahan daripada terus mempermasalahkan posisi PDIP. Menurutnya, sikap partainya sudah jelas berada di luar kabinet dan tetap menjalankan fungsi pengawasan melalui DPR.
Pernyataan tersebut disampaikan Deddy menyusul kritik dari sejumlah elite partai koalisi yang menilai posisi politik PDIP belum sepenuhnya tegas dalam relasinya dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau nggak nyaman ya keluar saja dari pemerintahan, jangan bikin isu aneh dan menyeret-nyeret PDI Perjuangan,” kata Deddy kepada wartawan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia menilai perdebatan yang terus diarahkan kepada PDIP justru menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi internal partai-partai pendukung pemerintah.
“Apakah memang ingin banget PDI Perjuangan juga punya menteri di kabinet, baru merasa tenang karena kurang pede atau bagaimana?” ujarnya.
Deddy juga mengaku melihat adanya indikasi ketidaknyamanan di kalangan partai koalisi yang membuat posisi PDIP terus menjadi sorotan.
“Jangan-jangan ada masalah atau ketidaknyamanan di internal partai koalisi saat ini,” tambahnya.
Deddy Sitorus Tegaskan Posisi PDIP Sudah Jelas
Deddy menegaskan bahwa PDIP tidak pernah menyembunyikan sikap politiknya. Sejak awal, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu telah memutuskan berada di luar kabinet pemerintahan.
Menurut dia, keputusan tersebut bukan bentuk oposisi formal karena sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi secara resmi. Yang ada, kata Deddy, adalah partai yang berada di dalam pemerintahan dan partai yang berada di luar pemerintahan.
PDIP, lanjutnya, tetap menjalankan fungsi konstitusional melalui DPR dengan memberikan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Ini bukan sikap ambigu. Ini adalah mandat Rakernas partai yang kami jalankan secara konsisten,” tegas Deddy.
Ia menilai kritik yang menyebut PDIP menjalankan politik dua kaki tidak memiliki dasar karena posisi partai telah diumumkan secara terbuka kepada publik.
Minta Golkar dan Demokrat Fokus pada Kinerja Pemerintahan
Dalam pernyataannya, Deddy juga meminta partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan untuk lebih fokus membantu kinerja pemerintah dibanding memperdebatkan sikap politik PDIP.
Menurutnya, masih banyak persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari partai-partai yang memiliki wakil di kabinet.
“Saya sarankan agar partai-partai itu fokus membantu menteri-menteri mereka di kabinet dan benar-benar melakukan fungsinya di DPR,” kata Deddy.
Ia menyebut berbagai sektor yang membutuhkan perhatian, mulai dari persoalan listrik, bahan bakar minyak (BBM), perburuhan, bantuan sosial, UMKM, koperasi, perkebunan, infrastruktur, pangan, ekonomi hingga perdagangan.
Deddy menilai isu-isu tersebut jauh lebih penting untuk diselesaikan daripada terus memperdebatkan posisi politik PDIP.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar partai-partai lain tidak terlalu jauh mencampuri urusan internal PDIP.
“Jangan sampai nanti kalah sama partai pendatang baru. Itu lebih baik daripada ngurusi internal PDI Perjuangan,” ujarnya.
Singgung Sikap Partai pada Era SBY dan Jokowi
Deddy turut membandingkan situasi politik saat ini dengan periode pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, pada masa tersebut PDIP tidak pernah mempersoalkan keputusan partai lain untuk bergabung atau tidak bergabung ke dalam kabinet.
“Kami menghormati pilihan politik masing-masing. Kenapa sekarang malah ramai-ramai partai koalisi sibuk mengurusi internal PDI Perjuangan?” katanya.
Deddy menilai sikap tersebut tidak etis karena setiap partai politik memiliki hak menentukan arah politiknya sendiri sesuai keputusan organisasi.
Ia juga menegaskan bahwa PDIP tetap menginginkan pemerintahan berjalan sukses dan mampu menyelesaikan mandat yang diberikan rakyat sesuai konstitusi.
“Pemilu masih sangat jauh, lebih baik fokus perbaiki mana yang kurang. PDI Perjuangan juga ingin pemerintahan berhasil dan menyelesaikan mandatnya sesuai konstitusi,” ujar Deddy.
Kritik Demokrat dan Golkar Jadi Awal Polemik
Pernyataan Deddy muncul setelah sejumlah elite Partai Demokrat dan Partai Golkar menyoroti posisi politik PDIP.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra sebelumnya mengatakan bahwa masyarakat perlu mendapatkan kejelasan mengenai posisi politik PDIP, apakah mendukung atau berada di luar pemerintahan.
Menurut Herzaky, yang terpenting bukan hanya pernyataan politik, tetapi juga implementasi sikap tersebut dalam praktik politik sehari-hari.
Sementara itu, Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengingatkan pentingnya konsistensi sikap politik partai-partai dalam merespons dinamika nasional.
Misbakhun menilai partai politik seharusnya tidak mengambil posisi yang dianggap ambigu antara mendukung dan mengkritik pemerintah.
Perbedaan pandangan tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai posisi PDIP sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan.
Di tengah polemik itu, Deddy menegaskan bahwa PDIP akan tetap berada pada jalur yang telah diputuskan partai, yakni tidak bergabung dalam kabinet namun tetap menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat.
