Headline.co.id, Jakarta ~ Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menegaskan posisi partainya yang berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukanlah sikap ambigu sebagaimana dipersoalkan sejumlah partai koalisi. Pernyataan itu disampaikan Deddy pada Minggu (21/6/2026) sebagai respons atas kritik yang muncul terkait posisi PDIP sebagai partai penyeimbang. Menurutnya, PDIP telah secara konsisten menjalankan mandat partai untuk berada di luar kabinet sembari menjalankan fungsi pengawasan melalui DPR. Ia juga mempertanyakan alasan sejumlah partai koalisi terus menyoroti posisi politik PDIP.
Deddy mengatakan sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi secara formal. Dalam praktiknya, kata dia, hanya ada partai yang berada di dalam pemerintahan dan partai yang memilih berada di luar pemerintahan.
“Ada yang menyebut politik dua kaki, ada yang meminta kami tegas berada di dalam atau di luar pemerintahan. Saya melihat sikap partai-partai ini sungguh mengherankan dan tidak pada tempatnya,” kata Deddy kepada wartawan.
Menurut Deddy, PDIP telah menyatakan secara jelas tidak bergabung dalam kabinet. Namun demikian, partai tetap menjalankan fungsi pengawasan secara konstitusional melalui mekanisme DPR.
“Ini bukan sikap ambigu. Ini adalah mandat Rakernas partai yang kami jalankan secara konsisten,” ujarnya.
Deddy juga mempertanyakan mengapa sejumlah partai koalisi terlihat khawatir terhadap posisi PDIP di luar pemerintahan.
“Justru yang perlu dipertanyakan, mengapa partai-partai ini begitu khawatir dengan keberadaan PDI Perjuangan? Apakah karena kurang percaya diri? Atau ada kegalauan di internal koalisi sehingga mencari kambing hitam?” katanya.
Deddy Sitorus Sindir Partai Koalisi yang Persoalkan Posisi PDIP
Dalam keterangannya, Deddy menilai ada indikasi ketidaknyamanan di internal koalisi pemerintahan sehingga posisi PDIP terus menjadi sorotan.
Ia bahkan mempersilakan partai yang merasa tidak nyaman dengan situasi politik saat ini untuk keluar dari pemerintahan daripada terus mengaitkan PDIP dalam berbagai polemik politik.
“Silakan keluar dari pemerintahan. Tidak perlu membuat isu aneh dan menyeret-nyeret PDI Perjuangan. Ini bukan cara berpolitik yang elegan,” ujar Deddy.
Anggota DPR RI itu juga mengingatkan bahwa pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), PDIP tidak pernah mempermasalahkan pilihan politik partai lain yang masuk ataupun berada di luar kabinet.
“Kami menghormati pilihan politik masing-masing. Kenapa sekarang partai-partai koalisi justru sibuk mengurusi internal PDI Perjuangan? Itu tidak etis,” tegasnya.
Deddy turut menyampaikan pesan kepada Partai NasDem, Demokrat, Golkar, dan partai koalisi lainnya agar lebih fokus menjalankan tugas politik dan pemerintahan.
“Saya sarankan agar partai-partai itu fokus membantu menteri-menteri mereka di kabinet dan benar-benar melakukan fungsinya di DPR,” kata Deddy.
Ia menyinggung berbagai persoalan yang menurutnya membutuhkan perhatian serius, mulai dari listrik, BBM, perburuhan, bantuan sosial, UMKM, koperasi, perkebunan, infrastruktur, pangan, ekonomi, hingga perdagangan.
PDIP Sebut Fungsi Partai Penyeimbang Penting dalam Demokrasi
Selain membantah tudingan politik dua kaki, Deddy juga menegaskan bahwa keberadaan partai penyeimbang merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi.
Menurutnya, negara yang seluruh partai politik berada dalam pemerintahan tanpa kekuatan penyeimbang berpotensi menghilangkan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.
“Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok,” kata Deddy.
Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang membutuhkan perbedaan posisi politik sebagai bagian dari proses checks and balances.
Deddy menjelaskan fungsi penyeimbang yang dijalankan PDIP bukan berarti selalu berseberangan dengan pemerintah. Menurut dia, partainya tetap akan mendukung kebijakan yang dinilai baik sekaligus memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan yang dianggap perlu diperbaiki.
“Jika semua partai berada dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi,” ujarnya.
Demokrat dan Golkar Soroti Sikap Politik PDIP
Sebelumnya, sejumlah elite partai koalisi memberikan tanggapan terhadap posisi politik PDIP.
Juru Bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang tegas mengenai posisi politik PDIP terhadap pemerintahan.
“Yang paling penting itu bagaimana itu benar-benar bisa dikomunikasikan kepada masyarakat bahwa sikapnya mendukung atau tidak mendukung,” kata Herzaky.
Menurut Herzaky, Demokrat pernah berada di luar pemerintahan selama sembilan tahun dan secara terbuka menunjukkan sikap politiknya kepada publik.
Sementara itu, Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menilai setiap partai politik perlu menunjukkan posisi yang jelas dan konsisten terhadap pemerintah.
Misbakhun mengatakan kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi, namun sebaiknya disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak memperkeruh situasi politik nasional.
Ia juga menilai partai politik tidak seharusnya mengambil posisi yang dianggap ambigu antara mendukung dan mengkritik pemerintah.
“Posisi politik dua kaki itu tidak elegan,” kata Misbakhun.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhamad Sarmuji menyatakan bahwa secara formal PDIP memang berada di luar pemerintahan. Namun, menurutnya, pelaksanaan fungsi penyeimbang merupakan hal yang nantinya akan dinilai publik.
“Yang jelas sampai sekarang PDI-P tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” ujar Sarmuji.
Deddy menegaskan PDIP tetap berkomitmen mendukung keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan mandat konstitusi, meski memilih berada di luar kabinet. Ia meminta seluruh partai politik lebih fokus memperbaiki kinerja masing-masing dibanding memperdebatkan posisi politik PDIP yang telah dinyatakan secara terbuka.
