Headline.co.id, Pemerintah Kabupaten Demak ~ Jawa Tengah, berupaya memperkuat komunikasi publik guna mendukung transparansi dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui Forum Komunikasi Publik bertajuk Sinergitas Informasi Antar Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Demak, seluruh perangkat daerah didorong untuk lebih aktif dalam menyampaikan informasi terkait pembangunan dan layanan publik kepada masyarakat melalui situs web dan media sosial resmi.
Acara yang berlangsung di Ruang Sedep Dinkominfo pada Kamis, 18 Juni 2026, ini dihadiri oleh pengelola informasi dari seluruh perangkat daerah, rumah sakit daerah, serta instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. Pranata Humas Ahli Muda Dinkominfo Kabupaten Demak, Rudyanto, menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam mendukung visi pembangunan daerah untuk periode 2025–2030. “Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mendukung visi pembangunan daerah,” ujar Rudyanto.
Rudyanto menambahkan bahwa publikasi yang dilakukan oleh perangkat daerah harus mencakup berbagai program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga layanan publik yang langsung dirasakan oleh warga. Sementara itu, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinkominfo Kabupaten Demak, Agus Pramono, menegaskan bahwa media sosial pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi, tetapi juga menjadi kanal komunikasi dua arah pemerintah dan masyarakat.
Agus menekankan pentingnya pengelola media sosial perangkat daerah untuk mampu merespons berbagai aspirasi, masukan, maupun aduan masyarakat secara cepat dan tepat. “Pengelola media sosial harus responsif terhadap aspirasi dan aduan masyarakat,” tegas Agus. Melalui penguatan sinergi komunikasi antarperangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Demak berharap informasi mengenai program, kebijakan, serta capaian pembangunan dapat tersampaikan secara lebih cepat, akurat, dan berimbang.
Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi dan pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
