Headline.co.id, Sumenep ~ Pemerintah Kabupaten Sumenep melaporkan kinerja keuangan daerah yang dinilai sehat dan efektif dalam mendukung program pembangunan. Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep yang membahas Nota Penjelasan Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung pada Rabu (17/6/2026).
Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, mewakili Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD 2025 mencakup hasil pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan sepanjang tahun tersebut. Pelaksanaan APBD 2025 didasarkan pada RPJMD 2025–2029, RKPD 2025, serta regulasi penganggaran daerah yang menjadi pedoman pembangunan di Kabupaten Sumenep.
Salah satu pencapaian penting adalah keberhasilan Pemkab Sumenep meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut. “Syukur alhamdulillah, atas perkenan Allah SWT dan kerja sama yang baik dari semua pihak, Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali memperoleh opini tertinggi, yaitu WTP dari BPK RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut,” ujar Imam Hasyim.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Imam Hasyim menegaskan bahwa capaian ini bukan hanya prestasi administratif, tetapi juga bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Opini WTP juga mencerminkan sinergi seluruh perangkat daerah dalam menjaga disiplin pengelolaan anggaran.
Dalam nota penjelasannya, Pemkab Sumenep memaparkan tiga fokus utama, yaitu kebijakan umum pemerintahan dan prioritas APBD, capaian kinerja pembangunan daerah, serta kinerja keuangan daerah dan realisasi APBD 2025. Arah pembangunan Sumenep 2025–2030 difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis kawasan, reformasi tata kelola pemerintahan, pembangunan gotong royong berbasis kearifan lokal, serta penguatan infrastruktur.
Selama 2025, Pemkab Sumenep melaksanakan 242 program, 470 kegiatan, dan 634 subkegiatan yang dijalankan oleh 55 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, gini ratio, indeks reformasi birokrasi, hingga penurunan emisi gas rumah kaca menunjukkan capaian positif.
Secara keseluruhan, rata-rata capaian 17 sasaran strategis dengan 25 indikator kinerja mencapai 153,90 persen, yang dikategorikan sangat berhasil. Pada aspek fiskal, Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp2,445 triliun dan berhasil terealisasi Rp2,520 triliun atau 103,08 persen. Kinerja positif ini terutama didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target, dengan realisasi sebesar Rp382,84 miliar dari target Rp322,85 miliar atau mencapai 118,57 persen.
Sementara itu, pendapatan transfer terealisasi 100,76 persen, dan lain-lain pendapatan yang sah mencapai 95,54 persen. Dari sisi belanja, total anggaran sebesar Rp2,704 triliun terealisasi Rp2,463 triliun atau 91,06 persen. Realisasi tersebut mencakup belanja operasi 90,06 persen, belanja modal 88,07 persen, belanja tidak terduga 38,40 persen, dan transfer 95,70 persen. Pembiayaan netto terealisasi sebesar Rp259,87 miliar atau 100,03 persen.
Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, Pemkab Sumenep mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp317,2 miliar pada akhir 2025. Angka ini menunjukkan ruang fiskal yang masih tersedia untuk mendukung keberlanjutan program pembangunan pada tahun berikutnya.
Wakil Bupati menegaskan bahwa meskipun capaian kinerja cukup menggembirakan, pemerintah daerah menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan masih membutuhkan banyak perbaikan. Dukungan DPRD dan seluruh elemen masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan. “Kami memohon dukungan dari segenap anggota DPRD dan seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang,” tandasnya.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta insan pers.
Berita Terkait Sumenep
- Peluncuran Program Makan Bergizi Gratis di Sumenep Sasar Ribuan Siswa
- TPID Sumenep Intensif Pantau Harga Menjelang Nataru 2026
- Kapolres Sumenep Tekankan Disiplin dan Pelayanan Humanis Satlantas
- BPBD Sumenep Gelar Halalbihalal untuk Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana
- Dandim 0827 Sumenep Pantau Pembangunan Koperasi Merah Putih di Lima Desa
