Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia akan terjadi pada Juli hingga Agustus 2026. Selain itu, durasi musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang dari biasanya, seiring dengan meningkatnya peluang terjadinya fenomena El Nino.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menyatakan bahwa puncak musim kemarau 2026 akan berlangsung secara bertahap mulai Juli hingga September di berbagai wilayah Indonesia. “Sebagian besar wilayah Indonesia kita prediksikan akan mengalami puncak musim kemarau pada Juli 2026, yaitu sebanyak 83 zona musim, yang mencakup 12,26 persen luas daratan wilayah Indonesia,” ujar Ardhasena dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Wilayah yang diprediksi mencapai puncak musim kemarau pada Juli meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan, sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, serta Papua bagian timur. Sementara itu, wilayah yang diperkirakan mengalami puncak kemarau pada Agustus mencakup Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan Maluku Utara.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Adapun puncak musim kemarau pada September diprediksi terjadi di sebagian Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian Maluku, serta wilayah Pegunungan Tengah Papua. Selain waktu puncak kemarau, BMKG juga memprakirakan durasi musim kemarau 2026 cenderung lebih panjang dibandingkan kondisi klimatologis normal. “Durasi musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang,” kata Ardhasena.
BMKG mencatat sebanyak 70 zona musim atau 8,32 persen luas daratan Indonesia diprediksi memiliki durasi musim kemarau yang sama dengan kondisi normal. Sementara itu, hanya 79 zona musim atau sekitar 9,23 persen wilayah Indonesia yang diperkirakan mengalami musim kemarau lebih singkat. Secara umum, BMKG menyimpulkan bahwa awal musim kemarau 2026 di Indonesia cenderung datang lebih awal dibandingkan rata-rata klimatologis. Curah hujan selama periode kemarau juga diprediksi berada pada kategori bawah normal atau lebih kering dari biasanya. “Curah hujan diprediksi lebih kering dari biasanya,” ungkapnya.
Menghadapi kondisi tersebut, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi kepada kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, institusi terkait, serta masyarakat untuk melakukan langkah antisipatif sejak dini. Di sektor pangan, BMKG menyarankan penyesuaian jadwal tanam dengan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan terhadap kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Untuk sektor sumber daya air, pemerintah daerah didorong melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, dan memastikan ketersediaan air bagi kebutuhan masyarakat.
Pada sektor energi, BMKG mengingatkan pentingnya menjaga kapasitas air bendungan guna mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Sementara itu, pada sektor lingkungan dan kesehatan, diperlukan mekanisme respons cepat untuk mengantisipasi penurunan kualitas udara akibat meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG juga menekankan perlunya kesiapsiagaan pada sektor kehutanan dan kebencanaan terhadap risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
Di sisi lain, kondisi musim kemarau juga dinilai dapat dimanfaatkan oleh sektor tertentu. BMKG menyebut sektor perikanan dan tambak garam berpotensi memperoleh manfaat melalui pemanfaatan fenomena upwelling yang dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan serta mendukung produktivitas garam. BMKG mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan informasi pemutakhiran prediksi musim kemarau 2026 sebagai dasar penyusunan aksi dini sesuai karakteristik wilayah masing-masing. “Informasi ini penting untuk penyusunan aksi dini,” tutup Ardhasena.
