Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menekankan perlunya pembenahan organisasi secara menyeluruh untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, responsif, dan berintegritas. Pernyataan ini disampaikan oleh Menko Yusril dalam acara Konsolidasi Pelayanan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Senin, 8 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Yusril menguraikan delapan agenda utama yang harus diperhatikan oleh seluruh jajaran.
Agenda tersebut mencakup pemetaan titik layanan agar mudah diakses, peninjauan ulang standar pelayanan, penguatan mekanisme pengaduan masyarakat, serta identifikasi dan penghapusan potensi praktik pungutan liar (pungli) maupun perantara (calo). Selain itu, Yusril juga menginstruksikan penguatan sistem untuk menutup celah penyimpangan, penghentian total praktik yang menyimpang dari tata kelola pemerintahan yang baik, penindakan tegas terhadap setiap indikasi pelanggaran tanpa pandang bulu, serta pemberian perlindungan dan apresiasi bagi pegawai yang berintegritas.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa praktik ilegal sangat merusak legitimasi instansi di mata publik. “Praktik ilegal ini sangat merusak legitimasi instansi di mata publik,” ujar Yusril. Ia juga menambahkan bahwa pelayanan publik tidak boleh lagi bergantung pada pola informal, melainkan harus berjalan berdasarkan prosedur, ketentuan, dan tata kelola yang baik.
Menko Kumham Imipas memberikan perhatian khusus pada perlindungan jajaran di lapangan. Menurutnya, pembenahan sistem harus didukung dengan ekosistem kerja yang sehat. “Pembenahan sistem harus didukung dengan ekosistem kerja yang sehat,” ungkap Menko Yusril. Ia menekankan bahwa perbaikan pelayanan publik tidak boleh berhenti pada komitmen administratif semata, tetapi harus diwujudkan melalui pembenahan sistem, pengawasan konsisten, serta penegakan aturan yang tegas.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Wakil Menteri HAM Mugiyanto, serta sejumlah pimpinan tinggi dari kementerian-kementerian terkait di bawah naungan Kemenko Kumham Imipas.
