Headline.co.id, Lhokseumawe ~ Pemerintah Provinsi Aceh melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh mengadakan Lokakarya dan Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai Pendataan dan Penghitungan Target Kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pascabencana Regional I di Kota Lhokseumawe. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat, terutama di wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi sepanjang tahun 2025.
Sebanyak 50 peserta dari 10 kabupaten/kota di Regional I Aceh berpartisipasi dalam kegiatan ini. Peserta terdiri dari perwakilan Bappeda, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa), serta Bagian Pemerintahan kabupaten/kota. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) juga terlibat, termasuk Bappeda Aceh, Dinas Kominsa Aceh, Dinas Perkim Aceh, Inspektorat Aceh, dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh. Kegiatan ini didukung oleh program SKALA, yang merupakan kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.
Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Bob Mizwar, menekankan bahwa bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan dasar. “Pelayanan dasar merupakan hak masyarakat yang harus tetap terpenuhi, termasuk bagi warga terdampak bencana dan kelompok rentan,” ujar Bob Mizwar, Sabtu (23/5/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut Bob Mizwar, pemerintah daerah harus mampu melakukan penyesuaian perencanaan secara cepat dan berbasis data yang akurat agar target pelayanan tetap berjalan optimal. Melalui lokakarya dan bimtek ini, pemerintah daerah didorong untuk memperbarui data penerima layanan, memetakan prioritas kebutuhan SPM tahun 2027, serta menyusun target capaian yang realistis sesuai kemampuan anggaran daerah.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Tim Penerapan SPM dalam pengisian format pelaporan secara tepat dan akuntabel, sekaligus menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan daerah terkait penyesuaian target pelayanan. Dalam pemaparannya, Bob Mizwar menyebut Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah dengan capaian realisasi anggaran SPM tertinggi sejauh ini, yaitu 41,57 persen.
Sementara itu, capaian pelaporan SPM Triwulan I Tahun 2026 tertinggi diraih Kota Langsa dengan nilai 69,46 persen. Meski demikian, Pemerintah Aceh mencatat masih ada sejumlah kabupaten/kota yang belum menyampaikan laporan SPM Triwulan I Tahun 2026. Oleh karena itu, seluruh daerah diminta untuk segera menuntaskan pelaporan sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan dasar.
“Keberhasilan pemenuhan SPM pascabencana sangat bergantung pada kualitas data dan sinergi antarlembaga. Karena itu, forum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi dan merumuskan langkah konkret di daerah masing-masing,” kata Bob Mizwar. Pemerintah Aceh berharap hasil lokakarya dan bimtek ini dapat menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah agar pelayanan dasar bagi masyarakat terpenuhi secara merata, berkelanjutan, dan tepat sasaran, terutama bagi warga terdampak bencana.
