Headline.co.id, Kasongan ~ Pemerintah Kabupaten Katingan mengadakan rapat persiapan untuk menyambut kunjungan kerja Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Katingan pada Kamis (21/5/2026) dan dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Katingan, Robertus Pamuryanto. Turut hadir dalam rapat tersebut adalah Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
Kunjungan Menteri Sosial RI ini direncanakan untuk meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di 23 Sekolah Rakyat Permanen Katingan. Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan untuk melaksanakan sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai persiapan teknis dan koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan sesuai agenda yang telah ditetapkan.
Robertus Pamuryanto menekankan bahwa kunjungan Menteri Sosial ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pelayanan sosial kepada masyarakat. “Kami ingin memastikan seluruh persiapan berjalan optimal, karena kunjungan ini berkaitan langsung dengan program sosial dan pendidikan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Selain itu, sosialisasi DTSEN juga penting agar data sosial ekonomi masyarakat semakin akurat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut Robertus, validitas data sosial menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan efektivitas program bantuan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan sinkronisasi data berjalan baik agar intervensi sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain peninjauan Sekolah Rakyat Terintegrasi, forum ini juga menjadi ruang konsolidasi antarperangkat daerah dalam mendukung berbagai program pemerintah pusat di bidang sosial dan pendidikan.
Pemerintah Kabupaten Katingan berharap kunjungan kerja Menteri Sosial RI dapat memberikan dampak positif terhadap penguatan pelayanan sosial, peningkatan akses pendidikan masyarakat, serta optimalisasi program perlindungan sosial di daerah.
