Headline.co.id, Gorontalo ~ Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk memperkuat pembangunan inklusif dengan menyiapkan kebijakan pengarusutamaan gender. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, menyatakan bahwa penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di wilayahnya merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang perlu ditingkatkan. Pernyataan ini disampaikan pada Rabu (13/5/2026) sebagai tanggapan atas rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan IKG Provinsi Gorontalo dari 0,365 pada tahun 2024 menjadi 0,343 pada tahun 2025, yang berada di bawah rata-rata nasional.
Yana Yanti Suleman menegaskan bahwa capaian IKG yang terus membaik harus dipertahankan dan ditingkatkan. “Kami menyadari masih banyak aspek yang perlu dibenahi, terutama dalam memastikan kebijakan pembangunan benar-benar responsif gender dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Sebagai langkah strategis, Pemerintah Provinsi Gorontalo tengah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD PUG) untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan.
Dokumen RAD PUG ini diharapkan menjadi peta jalan yang mengarahkan integrasi perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi di setiap perangkat daerah. Kebijakan ini juga ditargetkan untuk memberikan kontribusi terhadap indikator pembangunan lainnya, seperti penurunan angka kemiskinan, percepatan penanganan stunting, pengurangan angka anak tidak sekolah, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Yana menekankan pentingnya komitmen kolektif dari pemerintah kabupaten/kota, akademisi, dunia usaha, hingga lembaga masyarakat untuk mencapai keberhasilan ini.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA RI, Amurwani Dwi Lestariningsih, memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gusnar Ismail dan Idah Syahidah Rusli Habibie. Menurutnya, membaiknya angka IKG menunjukkan kuatnya visi daerah dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua kelompok masyarakat. Apresiasi ini disampaikan dalam pembukaan kegiatan Diseminasi Pengarusutamaan Gender di Kota Gorontalo, yang merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Gorontalo, SKALA, Bappenas, dan Kementerian PPPA.
Dengan kebijakan pembangunan responsif gender, Provinsi Gorontalo diharapkan dapat menjadi salah satu daerah yang konsisten mendorong pembangunan inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (mcgorontaloprov)
