Headline.co.id, Gorontalo ~ Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke kantor PT Trans Continent Gorontalo pada Sabtu (2/5/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau operasional perusahaan serta dampaknya terhadap pendapatan daerah. Dalam kesempatan tersebut, DPRD mendesak perusahaan untuk mengganti pelat nomor kendaraan operasional dari luar daerah menjadi pelat DM guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hais Ayuwa, anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, mengapresiasi kebijakan manajemen perusahaan yang memprioritaskan tenaga kerja lokal. Saat ini, sekitar 90 persen tenaga kerja di PT Trans Continent adalah masyarakat asli Gorontalo. Namun, ia menyayangkan masih banyaknya kendaraan operasional perusahaan yang menggunakan pelat nomor luar daerah, terutama pelat B dari Jakarta. “Kami berharap perusahaan segera mengalihkan status kendaraan operasional menjadi kendaraan berpelat lokal,” tegas Hais Ayuwa di sela-sela kunjungan tersebut.
Menurut Hais Ayuwa, penggunaan pelat nomor lokal merupakan bentuk tanggung jawab moral perusahaan terhadap pemeliharaan infrastruktur jalan yang digunakan setiap hari di wilayah Gorontalo. PT Trans Continent saat ini beroperasi sebagai perusahaan kontraktor yang menjalin kemitraan strategis dengan Pani Gold Project. Perusahaan logistik ini telah berdiri selama 20 tahun dan memiliki 23 cabang di seluruh Indonesia, dengan Gorontalo sebagai cabang ke-22.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain beroperasi di sektor transportasi dan logistik, PT Trans Continent juga memaparkan rencana ekspansi bisnis di Provinsi Gorontalo. Ke depan, perusahaan berencana untuk merambah sektor peternakan melalui program penggemukan sapi serta pengembangan industri pengolahan kelapa. Kunjungan kerja tersebut diakhiri dengan harapan agar sinergi pemerintah daerah dan sektor swasta terus meningkat. DPRD berkomitmen untuk terus memantau kontribusi perusahaan-perusahaan besar di wilayah tersebut agar selaras dengan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.
