Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kehutanan, telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional. Pembentukan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026, dengan tujuan menjaga keanekaragaman hayati dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rapat Satgas perdana diadakan di Jakarta pada Rabu, 29 April 2026, dipimpin oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang menjabat sebagai Ketua Satgas, didampingi oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, sebagai Wakil Ketua Satgas.
Dalam rapat tersebut, turut hadir secara daring Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, Mari Elka Pangestu, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas. Selain rapat bersama anggota Satgas, kegiatan ini juga melibatkan pertemuan dengan perwakilan organisasi nonpemerintah dan mitra pembangunan kehutanan untuk mengumpulkan masukan mengenai mekanisme inovasi pembiayaan taman nasional.
Langkah ini merupakan tindak lanjut strategis dari Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026, yang bertujuan memperkuat tata kelola kawasan konservasi secara menyeluruh. Pemerintah berencana menggunakan skema pembiayaan inovatif untuk mendorong pengelolaan taman nasional yang lebih berkelanjutan dan adaptif, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi.
Dalam arahannya, Hashim menegaskan bahwa mandat dari Presiden Prabowo Subianto adalah untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya guna menjaga ekosistem alam yang menopang kehidupan lintas generasi. Ia menekankan bahwa inovasi pembiayaan konservasi tidak bertujuan untuk komersialisasi kawasan konservasi. “Kami tekankan bahwa kegiatan inovasi pembiayaan konservasi ini sama sekali bukan untuk komersialisasi. Jadi ecology before tourism. Tourism untuk mendukung ecology. Jadi kita harus kaji dan berpikir masak-masak tentang ini,” ujar Hashim.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menjelaskan bahwa pemerintah akan memulai program percontohan di 13 taman nasional serta dua kawasan konservasi spesies ikonik, yaitu Lanskap Peusangan dan Lanskap Bukit 30. Menurutnya, Satgas akan menjalankan strategi dua jalur melalui reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, penyusunan desain kebijakan, serta mobilisasi sumber daya bersama mitra strategis. “Kita terus explore. Termasuk mekanisme carbon trading kita coba lakukan. Blended finance yang melibatkan lembaga filantropi, investasi sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya,” kata Raja Juli Antoni.
Dukungan terhadap langkah tersebut juga disampaikan oleh CEO WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda, yang menilai inisiatif ini berpotensi membuka akses pembiayaan filantropi dan pendanaan publik multilateral dalam skala besar. Selain pembiayaan, pemerintah juga menaruh perhatian pada penguatan kapasitas tenaga lapangan seperti Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan, dan penyuluh kehutanan. Penggunaan sistem pemantauan berbasis teknologi juga akan ditingkatkan guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kawasan konservasi.
Melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan, taman nasional diharapkan mampu berfungsi optimal sebagai penyangga kehidupan yang berkelanjutan dan berkelas dunia.
